Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi

Pentingnya penggunaan identitas berupa data pribadi dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan terpenuhinya hak mendorong seseorang untuk memberikan informasi data pribadinya. Pemberian secara sukarela dan wajib menjadi cela bagi oknum-oknum yang mencari keuntungan lebih dengan melakukan penggunaan data pribadi seseorang tersebut tanpa izin pemilik data pribadi bersangkutan. Ruang lingkup dan rumusan masalah penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data pribadi tanpa izin yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengguna data pribadi tanpa izin. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis-normatif-konseptual (juridical-normative-conceptual legal research). Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin termasuk perbuatan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur peraturan pidana umum dan peraturan khusus terkait dibawahnya. Di Indonesia pertanggungjawaban pidana bagi pelaku masih belum ada peraturan secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana, sehingga pertanggungjawabannya terdapat dalam peraturan yang terpisah. Dalam peraturan yang terpisah terkandung beberapa aspek perlindungan atas data pribadi seseorang secara umum. Setiap perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi seseorang memiliki perbedaan masing-masing seperti bentuk kegiatan, subjek hukumnya dan pertanggungjawabannya dapat secara pidana ataupun sanksi administrasi. Korporasi dapat dijadikan sebagai salah satu subyek hukum tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah sebagai pelindung dan penjamin hak warga Negara atas pentingnya data pribadi agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi demi kepastian hukum.