Pelanggaran Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan
Downloads
Kasus mengenai Pelanggaran Hak Anak di Indonesia kini semakin meningkat, pada dasarnya banyak aparat penegak hukum yang kurang memahami pengaturan mengenai Hak-hak Anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), telah ditetapkan bahwa Hak Anak mempunyai pengaturan yang khusus di dalam proses beracara yang wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak. Dari interpretasi tersebut menjelaskan bahwa Pelanggaran Hak Anak bertentangan dengan pernyataan di dalam Undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berusaha menjawab terkait akibat hukum pelanggaran hak anak dalam proses penyidikan. Dan peran pemerintah disini sebagai penjamin terpenuhinya hak anak yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dan penegak hukum (penyidik) juga harus memperhatikan kode etik profesi kepolisian dalam menjalankan proses beracara khususnya penyidikan yang bersangkutan dengan hak anak.
Buku
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Sinar Grafika 2008).
Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Citra Aditya Bakti 2009).
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Sinar Grafika 2009).
L & J Law Firm, Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara, (Forum Sahabat 2009).
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi, (Riefka Aditama 2012).
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Sinar Grafika 2013).
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia (Raja Grafindo Persada 2011).
Paulus Hadisuprapto, Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, (Selaras 2010).
Rika Saraswaty, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Citra Aditya Bakti 2009).
Soerojono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press 1986).
Wagiati Sietodjo, Hukum Pidana Anak (Riefka Aditama 2010).
Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Sinar Grafika 2010).
Jurnal
Endang Ekonowami, ‘Konvensi Hak Anak: Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia' (2001) Vol. 9 No. 2 Jurnal Buletin Psikologi.
Muntaha, ‘Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia' (2017) Vol. 29, No. 3 Jurnal Mimbar Hukum.
Laman
Hukum Online, ‘Kekerasan Dalam Penyidikan', <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan/> diakses pada tanggal 18 Maret 2020.
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ‘Sidang 12 Anak Kasus Tawuran di Bekasi; 2 Anak Diduga Mengalami Penyiksaan', <https://www.bantuanhukum.or.id/web/sidang-12-anak-kasus-tawuran-di-bekasi-2-anak-diduga-mengalami-penyiksaan/>, diakses pada tanggal 18 Maret.
Tri Jata Ayu Pramesti, ‘Akibat Hukum Jika BAP dibuat Berdasarkan Penyidikan Yang tidak Sah', <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54ba4266649c7/akibat-hukum-jika-bap-dibuat-berdasarkan-penyidikan-yang-tidak-sah/> diakses pada 5 April 2020.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2009 Nomor 150).
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
