Pengaturan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk Di Daerah oleh Kemenkumham
Downloads
Buku
E.Prajwalita Widiati dan N.Aji Utomo, Menjejakkan Legislasi Berbasis HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2016).
H.A.S Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Sekjend Mahkamah Konstitusi 2006).
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Konstitusi Pers 2006).
_________, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Sinar Grafika 2013).
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan) (Kanisius 2007).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media Group 2017).
S.F.Marbun dan Moh.Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Liberty 1987).
Sukardi, Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah (Genta Publishing 2016).
Jurnal
Philipus M Hadjon, ‘Tentang Wewenang' (1997) Yuridika.
Makalah
Philipus.M.Hadjon,'Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih' (1994), Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Laman
Agus Sahbani,'Permenkumham Harmonisasi Peraturan Dinilai Konflik dengan UU'(2018), diakses pada 12 Agustus 2019.
Biro hukum Kemendagri, ‘Kajian Normatif Permenkumham 22 Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas Hukum'(2018) , diakses 1 Agustus 2019.
Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur,'Bapperda DPRD Minta Permenkumham No 22/2018 Tak Batasi Kebebasan Daerah'(2018) <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bapperda-dprd-minta-permenkumham-no-22-2018-tak-batasi-kebebasan-daerah>, diakses 12 Agustus 2019.
Menteri Dalam Negeri,'Surat Edaran Permohonan Pencabutan Atas Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018'(2018)<http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/materi/Surat%20Permohonan%20pencabutan%20permenkumham.pdf > diakses pada 12 Agustus 2019.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 189; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729).
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tantang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133).
