Indikasi Pelanggaran yang Dilakukan oleh Traveloka Terhadap AirAsia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Downloads
Hukum Persaingan Usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha yaitu mencakup hal-hal yang dapat dilakukan maupun yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Kecenderungan pelaksanaan perjanjian yang dilarang maupun kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun beberapa pelaku usaha disebabkan oleh adanya keinginan pelaku usaha maupun sekelompok pelaku usaha untuk menjadi posisi dominan dalam suatu pasar bersangkutan. Di Indonesia terdapat berbagai macam maskapai penerbangan yang tiketnya dengan mudah didapatkan di berbagai agen perjalanan online. Indikasi persaingan usaha tidak sehat ditemukan dalam penjualan tiket penerbangan di agen perjalanan online. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat oleh agen perjalanan online dalam penjualan tiket penerbangan sebagaimana sesuai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Buku
Buchari Alma, Pengantar Bisnis (Bandung 1992).
Herbert Hovekamp, Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and It's Practice (Harvard University Press 1995).
Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, (Bayumedia Publishing 2006).
M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (Reality Publisher 2009).
Philip Clarke dan Stephen Corones, Competition Law and Policy:Cases and Materials (Oxford University Press 2000).
Simbolon Alun, Hukum Persaingan Usaha (Liberty 2018).
Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Ghalia Indonesia 2010.
Jurnal
A. Gunasekaran, C. Patel dan E. Tirtiroglu, ‘Performance measures and metrics in a supply chain environment' (2001) 21 International Journal of Operations & Production Management.
Damien Geradin dan Nicolas Petit, ‘Price Discrimination Under EC Competition Law: Another Antitrust Doctrine In Search of Limiting Principles?' (2006), 2 Journal of Competition Law & Economics.
David Ford dan Hakan Hakansson, ‘Competition in Business Network' (2013) 42 Industrial Market Management.
Paul J. Mcnulty, ‘A Note On The History Of Perfect Competition' (1969) 75 Journal of Political Economy.
Phillip E. Areeda, ‘Concerted Behaviour under The Antritrust Laws' (1986), 99 Harvard Law Review.
Laman
Anita Kusuma W, ‘Kronologi Geramnya AirAsia ke Traveloka, Putuskan Kerja Sama dan Tarik Penjualan Tiket' (Tribunnews (Online), 2019)<https://makassar.tribunnews.com/2019/03/05/kronologi-geramnya-airasia-ke-traveloka-putuskan-kerja-sama-dan-tarik-penjualan-tiket>.
Bursa Efek Indonesia, ‘Laporan Keuangan Garuda Indonesia yang telah diaudit (GIAA) untuk Tahun 2018' (Bursa Efek Indonesia, 2020).
F. Christy Rosana, ‘Naikan Harga Tiket Pesawat, Garuda Claim Untung USD 19,7 Juta' (Tempo (Online), 2019)<https://bisnis.tempo.co/read/1228980/naikkan-harga-tiket-pesawat-garuda-klaim-untung-usd-197-juta/full&view=ok>.
Hendra Kusuma, ‘AirAsia Traveloka ‘cerai' Gara-gara Tekanan Maskapai Lain?' (Finance Detik (Online), 2019)<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4468881/airasia-traveloka-cerai-gara-gara-tekanan-maskapai-lain>.
Nazmi Hadyat Tamara, ‘Dampak dari Aroma Duopoli Bisnis Penerbangan di Indonesia' (Katadata, 2019).
Pertamina, ‘Pertamina Sesuaikan Harga Avtur' (Release Pertamina, 2020).
Raini Hamdi, ‘Did AirAsia's Rivals Arm-Twist Online Travel Agencies to Stop Selling Its Low Airfares' (skift, 2019).
Raini Hamdi, ‘The Dirty Business Targeting AirAsia Indonesia Just Got Dirtier' (skift, 2019).
Taufan Adharsyah, ‘Maskapai Asing Mau Masuk? Tidak Semudah Itu Ferguso' (CNBC Indonesia (Online), 2019)<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190612170535-4-77943/maskapai-asing-mau-masuk-tidak-semudah-itu-ferguso/1>.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa Pasal 1 angka 4.
