Gagasan Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Ketika Keadaan Darurat
Downloads
Keadaan darurat (state of emergency) seperti pandemi atau perang menghambat penyelenggaraan negara tidak dapat maksimal dilakukan, seperti pemilihan umum secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan hukum tata negara darurat sebagai prevensi atas keadaan darurat (state of emergency) terutama mengenai pengisian jabatan presiden dan wakil presiden Ketentuan keadaan darurat sangat diperlukan di tengah ancaman pandemi di masa depan dan posisi geografis Indonesia yang rawan bencana berpotensi menghalangi proses suksesi kepemimpinan melalui pemilihan langsung. Tulisan ini dibahas secara yuridis-normatif berdasar asas-asas hukum dan ditulis secara deskriptif. Disimpulkan bahwa, ketika keadaan darurat negara telah ditetapkan, maka mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden maka perlu diadakan pemilu dengan gabungan variasi model. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak memungkinkan dan melampaui masa jabatan presiden yang menjabat saat itu, maka pilihan terakhir adalah memperpanjang masa jabatan presiden untuk sementara waktu.
Buku
Clement Fatovic, Outside the Law Emergency and Executive Power (John Hopkins University Press 2009).
Diane A Desierto, Necessity and National Emergency Clauses: Sovereignty in Modern TreatyInterpretation (BRILL 2012).
Ilham Yuli Isdianto, Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of the Constitution, (Fakultas Hukum UII 2012).
Jimmly Asshisiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Rajawali Press 2007).
Jimmy Asshiddiqe, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 2 (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2006).
Jimmly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Yasrif Watampone 2004).
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan (Rineka Cipta 2000).
Paul Leicester Ford, The Writings of Thomas Jefferson, (GP Putnam's Son 1893).
Jurnal
Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, ‘Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19',(2020), 50 Jurnal Hukum dan Pembangunan.
John Ferejohn dan Pasquale Pasquino, ‘The Law of the Exception; A Typology of Emergency Powers' (2004), 2 International Law Journal of Constitutional Law.
Kim Lane Scheppele, ‘The Law in the Time of Emergency: States of Exception and the Temptations of 9/11' (2003-2004), 6 Journal of Constitutional Law.
Micha Wiebusch dan Christina Murray, Presidential Term Limits and the African Union, 61 Journal of African Law (2019).
Oren Gross dan Fionnuala Ni Aqlain, ‘Emergency, War, and International Law'(2001) 70 Nordic Journal of International Law.
Laman
[s.n], ‘How to Vote', (Gov.UK, [s.a]) <https://www.gov.uk/voting-in-the-uk/postal-voting> diakses 28 Oktober 2020.
KBBI, ‘Pengertian Jemput Bola', (Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Daring, [s.a]) <https://kbbi.web.id/jemput-2> diakses 28 Oktober 2020.
[s.n], ‘Partisipasi Pemilih Luar Negeri Rendah, KPU Diminta Jemput Bola', (Kompas.com, 2013) < https://nasional.kompas.com/read/2013/ 08/15/1654458/Partisipasi.Pemilih.Luar.Negeri.Rendah.KPU.Diminta.Jemput.Bola> diakses 28 Oktober 2020.
Dika Dania Kardi.[et.al],Sebaran Pemilih Untuk Pemilu 2019,(CNN Indonesia 2019) < https:// www.cnnindonesia.com/nasional/20 180906140542-35-328 163/sebaran-pemilih-untuk-pemilu-2019> dikunjungi 29 Oktober 2020.
Dhiania Puspitawati, ‘Sengketa Laut China Selatan dan Efeknya Bagi Indonesia', (Matamatapolitik.com, 2018) <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-sengketa-laut-china-selatan-dan-efeknya-bagi-indonesia/> diakses 28 Oktober 2020.
Nadim Asrar, ‘India Votes in First of Seven-Phase General Election', (Aljazeera.com, 2019) <https://www.aljazeera.com/news/201 9/4/11/india-votes-in-first-of-seven-phase-general-election> dikunjungi 28 Oktober 2020.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Pemerintang Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencaburan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Nomor 139 Tahun 1959), Ps. 37 ayat (1) dan (2).
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3704.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Polical Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 003/PUU-III/2005.
