Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Downloads
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satunya kewenangan serta independensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan fungsinya yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kewenangan Dewan Pengawas disebutkan dalam Pasal 37 B. Dalam kewenangan tersebut Dewan Pengawas yang seharusnya menjadi pengawas tetapi memiliki fungsi Pro Justitia yang harusnya dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum. Fungsi pro justitia yang dimiliki oleh Dewan Pengawas adalah pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas dinilai melemahkan dan membatasi ruang gerak KPK dalam menangani Tindak Pidana Korupsi. Selain itu kekhawatiran publik mengenai izin penyadapan kepada Dewan Pengawas yang rawan adanya kebocoran serta membuat birokrasi menjadi panjang. Selain itu independensi Dewan Pengawas sebagai pengawas KPK juga menjadi pertanyaan.
Buku
Zainal arifin mochtar, Lembaga Negara Independen (Rajawali pers 2016).
Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary With Pronunciations (ST. Paul, Minn, West Publishing Co, 1983).
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (BIP Kelompok Gramedia, 2008).
R Widyo Purmono, Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya (Kompas Media Nusantara, 2016).
Jurnal
Josef M. Monteiro, ‘Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945' (2012) 02 Jurnal Hukum Dan Pembangunan.
Agus Suntoro, ‘Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi' (2020) 17 Jurnal Legislasi Indonesia.
Hendra N urtjahjo, ‘Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara' (2005) 35 Jurnal Hukum Dan Pembangunan.
Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, ‘Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara bantu (state auxiliary institutions)' (2014) 02 Journal Ilmu Hukum.
Laman
Aida Mardatillah, ‘Kewenangan Dewan Pengawas KPK Disebut Lampaui Batas Pengawasan', (Hukum Online, 2019) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5daea72d91232/kewenangan-dewan-pengawas-kpk-disebut-lampaui-batas-pengawasan/> accessed 16 November 2019.
Arif Maulana, ‘Apa itu pro justitia?' (Hukum Online, 2019), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e006f96d6231/apa-itu-ipro-justitia-i/> accesed 24 Desember 2020.
Andry Novellino, ‘Dewan Pengawas Dan Segudang Curiga Intervensi Pada KPK', (CNN Indonesia, 2019), , accesed 29 Maret 2020.
Fahmi Ramadhan Firdaus, ‘Keberadaan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi', (Hukum Online, 2019), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ca466cb7f8ed/keberadaan-kpk-dalam-upaya-pemberantasan-korupsi/> , accesed 9 Januari 2020.
Satrio Widianto, ‘Menimbang Urgensi Dewan Pengawas KPK', (Pikiran Rakyat, 2019), <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01319127/menimbang-urgensi-dewan-pengawas-kpk?page=2> accesed 7 April 2020.
RFQ, ‘Dua Professor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK', (Hukum Online, 2016), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/>, accesed 29 November 2019.
Ihsanudin, ‘Yasonna Sebut Dewan Pengawas untuk "Check and Balances” di KPK', (Nasional Kompas, 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/09/13152521/yasonna-sebut-dewan-pengawas-untuk-check-and-balances-di-kpk?page=all> accesed 29 November 2019.
Feri Agus Setyawan, ‘Yusril Sebut KPK Perlu Dewan Pengawas', (CNN Indonesia, 2019), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190911180426-12-429585/yusril-sebut-kpk-perlu-dewan-pengawas> accesed 29 November 2019.
Skripsi
Aulia Rahmat, ‘Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia' (Program Sarjana Universitas Islam Indonesia 2018).
Hasra Wahyuni, ‘Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistim Ketatanegaraan Repuplik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002' (Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2015).
Tomi Marlin Manday, ‘Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi' (Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2018).
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
