Konflik Norma Dalam Pengaturan Kartu Kredit Pemerintah
Downloads
Era globalisasi bertumpu pada media elektronik, cashless, efisiensi waktu telah menjadi ciri masyarakat modern saat ini. Pemerintah juga menyesuaikan dinamika transaksi elektronik dengan menggunakan instrumen perbankan yang berbasis pada elektronik seperti kartu debit dan kartu kredit. Sebagimana diketahui bahwa dalam operasional setiap satuan kerja pemerintah menyediakan uang persediaan untuk membiayai belanja. Belanja tersebut meliputi belanja barang dan modal. Dengan menggunakan kartu kredit sebagai instrumen pembayaran, pemerintah berharap dapat mempercepat penyerapan anggaran serta mengurangi fraud khususnya dalam penggunaan belanja perjalanan dinas. Selain tugas bendahara pengeluaran adalah mengelola uang persediaan untuk belanja operasional satuan kerja, bendahara pengeluaran juga wajib memungut pajak atas transaksi penyerahan barang yang menggunakan uang persediaan. Namun, kartu kredit masih menyisakan konflik norma dalam pengaturanya seperti bertentangan dengan norma peraturan lainya ataupun konsep yang redundant dalam pengaturan kartu kredit, prinsip yang bertentangan dengan norma pengaturanya, pencabutan kewenangan dalam pemungutan pajak.
Buku
Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba Empat 2017).
Jimly Asshiddiqi dan Mustafa Fakhri, Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara (Konpress 2005).
Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum (Bayumedia Publishing 2005).
Iwan Joesoef. Jaminan Pemerintah Atas Kewajban Hutang Investor Dalam Proyek Infrastruktur (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2005).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media Grup 2011).
R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (PT. Refika Aditama 2004).
Safri Nugraha, et al. Hukum Administrasi Negara (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2005).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Rajawali 1986).
Jurnal
Ega Sri Dini, ‘Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Account Officer (Ao) Kredit Komersial Bank Bri Sumatera Barat' (2013), 2 Journal of Economic and Economic Education.
Windrawan, Puguh, Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia (2013) 2 Supremasi Hukum.
Peraturan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indaonesia tahun 1945.
Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 133).
Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267).
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/Pbi/2012 Tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Pbi/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5275).
Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33).
Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1191).
Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 361).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/ PMK.05/ 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1841).
Peraturan Menteri Keuangan nomor 231 tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Menimbang Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1746).
