Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik
Downloads
Abstract
The title of this research is "Elektonic State Administration Dispute Settlement Arrangements” provides an explanation of the legal issues discussed by the author about 1) Comparison of procedural law ini State Administrative Courts which is carried out coventionally and electronically; and 2) Constraints to the application of Electronic Court in the State Administrative Court. Rapid technological advances make it easy for humans in all area, one of which is in the law. Legal breakthroughs carried out by the Supreme Court can be seen in the existence of Electronic Court. The State Administrative Court, which is an institution under the Supreme Court, implements electronic court. The State Administrative Court has a function to protect the public against government actions and policies.
Keywords: The State Administrative Court; Electronic Court; Conventional Court.
Abstrak
Penelitian ini yang berjudul "Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik” memberikan penjelasan pada rumusan masalah yang dibahas oleh penulis tentang 1) Perbandingan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan secara konvensional dengan elektronik; dan 2) Kendala penerapan Peradilan Elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara. Kemajuan teknologi yang sangat pesat memberikan kemudahan bagi manusia di segala bidang, salah satunya adalah di bidang hukum. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dapat dilihat dengan adanya Peradilan Elektronik. Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung menerapkan peradilan elektronik. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah.
Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara; Peradilan Elektronik; Peradilan Konvensional.
Buku
Friska Ariesta Aritedi, [et.al.], Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara (Guepedia 2020).
J.S. Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia (Kompas Media Nusantara 2007).
Mahkamah Agung RI , Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara-Buku II (Mahkamah Agung RI 2009).
Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi) (Prenada Media 2020).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media 2015).
Phlipus M. Hadjon, [et.al.], Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015).
R. Soegijatno Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Sinar Grafika 2008).
Sudarsono dan Rabbenstein Izroiel, Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik (Prenada Media 2019).
Sudarsono, Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi: Hukum Acara dan Peradilan Elektronik (Prenada Media 2019).
Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Modul Hukum Acara Tata Usaha Negara (Kejaksaan Republik Indonesia 2019).
Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Prenada Media 2011).
Jurnal
Dani Habibi, ‘Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsrecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat' (2019) 21 Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
Dewa Gede Atmadja, ‘Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum' (2018) 12 Kertha Wicaksana.
Dezonda. R. Pattipawae, ‘Fungsi Pemeriksaan Dismissal dalam Peradilan Tata Usaha Negara' (2015) 1 Jurnal Sasi.
Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, ‘Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara' (2018) 1 Arena Hukum.
Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, ‘Industri 4.0 : Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset' (2018) 1 J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri.
Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, ‘Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media' (2017) 24 JH Ius Quia Iustum.
Putu Ratna Surya Pratiwi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, ‘Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan dalam Peradilan Tata Usaha Negara' (2016) 5 Kertha Wicara.
Yogi Zul Fadhli, ‘Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara' (2016) 13 Jurnal Konstitusi.
Laman
Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Domisili” < www.kbbi.web.id >.
Mahkamah Agung RI, e-Court Mahkamah Agung RI' (Mahkamah Agung RI) [s.a.] .
Mohammad Noor, ‘Sekretaris Mahkamah Agung Tinjau Implementasi e-Court di PN Palangkaraya' (Mahkamah Agung RI, 2019) .
, ‘Sidak Tunjukkan Kesiapan Penerapan e-Court dengan e-Litigasi Bervariasi' (Mahkamah Agung RI, 2019) .
PTUN Jakarta, ‘Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara' (PTUN Jakarta) [s.a.] .
Reza Boentoro, ‘Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik' (Hukum Online, 2019) < www.hukumonline.com >.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894).
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454).
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan.
Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 223/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan.
