Penerapan Prinsip yang Sama Dalam Investasi Terhadap Hak Asasi Investasi Lokal
Downloads
Abstract
The application of the same principle or the application of non-discrimination against foreign investors to come to invest in Indonesia, increase economic growth in Indonesia, the application of the Investment Law no. 25 of 2007 in article 3 letter d. However, what about local Indonesian investors as TKI, the arrival of TKA which reached 36.17 percent, most of whom were unskilled laborers, which should have occurred in the transfer of technology to potential workers who have the ability to work skills, did not occur, as well as highly discriminatory wages locally 100,000 and 800,000 TKA. There is a waiver of the 1945 Constitution, Article 33 and Article 27. The presence of the Job Creation Law can reduce the gap in investment. Answering local labor problems and clarifying the same principle without discrimination. Business companies must respect human rights. The responsibility of business companies to respect human rights refers to internationally recognized human rights.
Keywords: Local Investors; The Principle of Equality in Investment; Local Workers.
Abstrak
Penerapan prinsip yang sama atau pemberlakuan non diskriminasi terhadap para investor asing untuk datang menanamkan modal ke Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, penerapan UU Penanaman Modal no 25 tahun 2007 pada pasal 3 huruf d. Namun bagaimana dengan investor lokal Indonesia sebagai TKI, kedatatangan TKA yang mencapai 36, 17% , yang umumnya adalah buruh kasar, yang mestinya terjadi alih teknologi terhap tenaga kerja potensial yang memiliki kemampuan ketermpilan kerja, tidak terjadi, serta pengupahan yang sangat diskriminasi lokal 100.000 dan 800.000 TKA. Adanya pengabaian terhadap UUD 1945, pasal 33 dan pasal 27. hadirnya UU Cipta Kerja dapat mengurangi kesenjangan dalam investasi. Menjawab permasalahan tenaga kerja lokal dan lebih memperjelas tentang prinsip yang sama tanpa diskriminasi. Perusahaan bisnis harus menghormati hak asasi manusia.Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada internasional hak asasi manusia yang diakui.
Kata Kunci: Investor Lokal; Prinsip Persamaan Dalam Investasi; Tenaga Kerja Lokal.
Buku
Ana Rohmatussa dyah, Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal. (Sinar Grafika 2009).
Salim H, Budi Sutrisno, Hukum Investsi di Indonesia. (Rajawali Pers Indonesia 2014).
Soedjono Dirjosisworo, Hukum Perushaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia (Mandar Maju 1999).
he Corporate Responsibility To Respect Human Rights. New York and Geneva, 2012. United
Jurnal
Aprilia, 'Implementasi Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja Lokal Pada Perusahaan Pertambangan Batubara Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Risalah Hukum' (2019) 1 Risala Hukum.
May Linda Iswaningsih 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor Ii Tahun 2020 Tentang Omnimbus Law Cipta Kerja,(2021) 2 Jurnal Preferensi Hukum at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3.986.478-484.
Nurhani Fithriah 'Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka Mea Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal', (2017) 1 UBELAJ.
Riza Fauziah Djazuli, Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia, (2021) 15 ADLIY: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan.
Laman
Giri Ahmad Taufik ' Hak asasi manusia dan Tangungjawab Sosial Perusahaan (Bandung Free School 2018 ) <https://bandungfreeschool.wordpress.com/2008/11/29/hak-asasi-manusia-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan> akses tanggal 20 Desember 2020.
Maria Farida Indrati, 'Pakar Hukum. (2020 kompas)< https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapujagat/?status=sukses_login&status_login=login.
Tias Ismi '4 Fakta Mengenai Pengangguran di Indonesia Selama Tahun 2020 (Glints Com 2021)https://glints.com/id/lowongan/fakta-pengangguran-indonesia/#.YYyFdmBBzIU' di akses pada tanggal 23 Pebruari 2021.
Perundang-undangan
UUD RI tahun 1945.
UU Nomor 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan).
Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Perburuhan
Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Cipta Lapangan Kerja
Undang-Undang Cipta Kerja No 11 tentang Cipta Kerja
TAP MPR No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, UU 10/2004
Copyright (c) 2022 Ratu Ratna Korompot
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
