Pemungutan Pajak Videotron di Kaca Mobil Taksi Online
Downloads
Abstract
This article is entitled "Videotron Tax Collection on the Online Taxi Car Window”. This study aims to explore and analyze the collection of walking video taxes installed on the car windows of online taxis. This study uses a normative juridical research method with a law approach and a conceptual approach. Advertising tax is regulated in Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. Advertising tax is one of the largest contributors to local revenue. The emergence of a new type of billboard, namely running videotron, is a new potential that can be optimized. This is supported by the development of the economy, technology and government regulations related to the digitization of advertisements. This study found that tax extensification efforts through the determination and regulation of running videotrons mounted on online taxi car windows can be carried out to optimize local revenue from advertisement taxes.
Keywords: Advertisement tax; Videotron Walking; Local tax; Tax Extensification.
Abstrak
Artikel ini berjudul "Pemungutan Pajak Videotron Di Kaca Mobil Taksi Online”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali serta menganalisis mengenai pemungutan pajak videotron berjalan yang dipasang di kaca mobil taksi online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pajak reklame diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah. Munculnya jenis reklame baru yaitu videotron berjalan, menjadi potensi baru yang bisa dioptimalkan. Hal tersebut didukung dengan perkembangan perekonomian, teknologi dan regulasi pemerintah terkait digitalisasi reklame. Penelitian ini menemukan bahwa upaya ekstensifikasi pajak melalui penetapan dan pengaturan reklame videotron berjalan yang dipasang di kaca mobil taksi online dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak reklame.
Kata Kunci: Pajak Reklame; Videotron Berjalan; Pajak Daerah; Ekstensifikasi Pajak.
Buku
Andriani, Hukum Pajak (Salemba Empat 2012)
Bryson, John M, Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations (Jessey Bass 2004).
Devas, Nick, Keuangan Pemerintah di Indonesia. (UI Press 1989).
Erly, S., Hukum Pajak. Edisi Kelima (Salemba Empat 2011).
Fidel, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Refika Aditama 2010).
Kurniawan, Panca, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia (Bayumedia Publishing 2004).
Lasmana, Eko, Sistem Perpajakan di Indonesia (Prima Kampus Grafika 2007).
Mangkuprawira, S., Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (Ghalia Indonesia 1996).
Mardiasmo, Perpajakan (Andi 2000).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2016).
Pudyadmoko, Pengantar Hukum Pajak (Raja Grafindo Persada 2000).
Soemitro, Pajak dan Pembangunan (T Eresco 2012).
Waluyo, Perpajakan Indonesia (Salemba Empat 2010).
Perundangan-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960).
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25).
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61039).
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 101).
Laman
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya, ‘Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2009-2013', <https://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/files/doc_4081> (accesed 12 Februari 2020).
Direktorat Jendral Pajak, ‘Jenis Pajak' <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak> (accesed 11 Februari 2020).
Ebta Septiana, ‘Reklame', <https://kbbi.web.id/reklame>, (accesed pada 6 Februari 2020).
Eureka Sentra Komunika, ‘Pengertian Media Reklame Billboard Baliho Megatron dan Videotron', <https://www.eureka.co.id/read/16/pengertian-media-reklame-billboard-baliho-megatron-dan-videotron.html> (accesed 9 Februari 2020).
Lela Deprintz, ‘Videotron Sebagai Media Promosi Kekinian yang Efektif', <https://blog.deprintz.com/videotron-sebagai-media-promosi-kekinian-yang-efektif/>, (accessed 9 Februari 2020).
Kompas.com, "Startup Iklan Mobil Adroady Target 1.000 Layar Siap Putar di 2018”, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/08/090000026/startup-iklan-mobil-adroady-target-1.000-layar-siap-putar-di-2018, (accessed Februari 2020).
Dwi, ‘Reklame di Jalan Protokol Ibu Kota Bakal Diganti Jadi Videotron' <https://wartakota.tribunnews.com/2019/03/29/reklame-di-jalan-protokol-ibu-kota-bakal-diganti-jadi-videotron>. Accessed 19 Juni 2020.
Wijayanto, ‘Komisi A: Videotron Harus Bisa Gantikan Reklame Konvensional' <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/01/28/176876/komisi-a-videotron-harus-bisa-gantikan-reklame-konvensional>, (Accesed 18 Juni 2020)
Tribun Jateng ‘Iklan Baliho Mulai Ditinggalkan dan Beralih ke Videotron, Bapenda Turunkan Pajak Reklame Videotron' <https://jateng.tribunnews.com/2020/02/27/iklan-baliho-mulai-ditinggalkan-dan-beralih-ke-videotron-bapenda-turunkan-pajak-reklame-videotron?page=4.> (Accessed 19 Juni 2020)
Jurnal
Kustiawan, Memen. ‘Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah' (2005) vol 2 no. 1 Jurnal ilmu administrasi.
Kusumawati, Irine, Achmad Husaini dan Heru Susilo. ‘Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang)' (2015) Vol. 3, No. 1, Maret, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB).
P. Astuti, and S. Adhi, ‘Optimalisasi Pengelolaan Pajak Reklame sebagai SUmber Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang' (2016) vol. 6, no. 2 Jurnal Ilmu Sosial, , pp. 29-41, Mar. https://doi.org/10.14710/jis.6.2.2007.29-41
Sahroni, Rohmat Hafinudi, Djamhur Hamid dan Mohammad Iqbal. ‘Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Daerah Di Kota Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)' (2015) Vol. 2, No. 2. Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JMP).
Sasaw, C. F. ‘Pengenaan Pajak Reklame Ditinjau Dari Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Bitung' (2017) 5 (6) Lex Privatum.
Supriadi, Dara Rizky, Dwiatmanto dan Suhartini Karjo. ‘Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)' (2015) Vol. 1, No. 1. Jurnal Perpajakan (JEJAK).
Syahputra, Dimas Weiby, Ahmad Husaini dan Yuniadi Mayowan. ‘Evaluasi Penetapan Formulasi Kebijakan Pajak Hiburan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batu'(2015) Vol. 1, No. 1. Jurnal Perpajakan (JEJAK).
Yuliani, Sofia Dwi, Kadarisman Hidayat dan Topowijono. ‘Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)' (2015) Vol. 1, No. 1, Januari 2015, Jurnal Perpajakan (JEJAK).
Karya Ilmiah
Christy, F. ‘Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung' (2018) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Maranatha).
Rahmi, Ade. ‘Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah.' (2013) Skripsi, Universitas Negeri Padang.
Sianturi, R. E. ‘Pajak Reklame Yang Tidak Berizin Oleh Pelaku Usaha Di Wilayah Pemerintahan Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah' (2019) (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
Copyright (c) 2022 Elrizkhi Adhesia Pratama
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
