Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan
Downloads
Abstract
The existence of a new type of Limited Liability Company (PT) in the Job Creation Law, namely the Individual Company Legal Entity, aims to facilitate Micro and Small Business (UMK) actors. An individual company has a character limited liability like Capital Partnership of PT, the difference is that the establishment of an individual company founded by one person, who is the only party filling the position of the company's organs. However, the two entities have significant differences, mainly in the position of the Company's organs and management, so that they can have different legal consequences in various aspects including bankruptcy. With the legal research method, reviewing the laws and regulations with the aim of knowing the characteristics of an Individual company in Indonesia, and the form of responsibility of the company management in the bankruptcy of an individual company. From the results of the research, it is necessary to improve regulations, especially regarding the bankruptcy of individual companies which are UMK in accordance with the Job Creation Law and PP No. 8 of 2021, to protect that the formation of UMK Individual Companies as job creation and ease of doing business does not become a disaster for entrepreneurs whose Individual Companies are declared bankrupt.
Keywords: Individual Company Legal Entity; Liability; Bankruptcy.
Abstrak
Eksistensi Perseroan Terbatas (PT) baru dalam UU Cipta Kerja yaitu Badan Hukum Perseroan Perorangan bertujuan memudahkan pelaku usaha Mikro Kecil (UMK). Perseroan Perorangan berkarakter limited liability selayaknya PT Persekutuan Modal, perbedaannya pendirian Perseroan Perorangan didirikan oleh satu orang, yang menjadi satu-satunya pihak pengisi kedudukan organ Perseroan. Namun, kedua entitas tersebut memiliki perbedaan signifikan utamanya pada kedudukan organ Perseroan dan kepengurusannya sehingga dapat menimbulkan akibat hukum berbeda pada berbagai aspek termasuk kepailitan. Dengan metode penelitian hukum, menelaah peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik Perseroan Perorangan, dan bentuk Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Perseroan Perorangan. Dari hasil penelitian, penyempurnaan regulasi dibutuhkan khususnya terkait kepailitan Perseroan Perorangan yang merupakan UMK sesuai UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021, untuk melindungi agar pembentukan Perseroan Perorangan UMK sebagai penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha tidak menjadi malapetaka bagi pengusaha yang Perseroan Perorangannya dinyatakan pailit.
Kata Kunci: Badan Hukum Perseroan Perorangan; Tanggung Jawab; Kepailitan.
Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (PT Citra Aditya Bakti 1999).
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi (PT Citra Aditya Bakti 2010).
Azizah, Hukum Perseroan Terbatas (Intimedia 2015).
Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas (Permata Aksara 2012).
David Kelly, et.al., Business Law (Cavendish Publishing Limited 2002).
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana Prenadamedia Group 2008).
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media Group 2011).
Ramlan, Hukum Dagang Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (Setara Press 2016).
Reinier Kraakman, et.al., The Anatomy of Corporate Law -- A Comparative and Functional Approach (Oxford University Press 2009).
Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT Citra Aditya Bakti 1996).
Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori dan Praktik (Sinar Grafika 2014).
Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Mochthar, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP) 2017).
Jurnal
Raymon Sitorus, ‘Eksistensi Perseroan UMK dan Implikasi Hukumnya terhadap Kepailitan menurut Sistem Hukum di Indonesia' (2021) 51 Majalah Hukum Nasional.
Laman
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ‘Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas' (BPHN, 2016) <https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pt.pdf> accessed 20 Oktober 2021.
Humas Ditjen AHU, ‘Diskusi Interaktif Launching Perseroan Perorangan' (Ditjen AHU, 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=d2qnOlNUiMk> accessed 8 Oktober 2021.
Humas Ditjen AHU, ‘Sosialisasi Perseroan Perorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha' (Ditjen AHU, 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=8GBtKfc3Iao> accessed 29 Oktober 2021.
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ‘Mengenal Konsep Perseroan Perseorangan di Indonesia' (Kemenkumham RI, 2021) <https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia> accessed 21 September 2021.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 527).
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 109 / KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Burgerlijk Wetboek (BW).
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Copyright (c) 2022 Amirah Zalfa Arindya
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
