Kedudukan Organ RUPS Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan
Downloads
Abstract
Regulations regarding the individual companies as written in the Job Creation Act, has a new perspective of concept. Which is, the possibility to have a single shareholder in a company. However, this perception could drive a new problem, especially concerning the GMS organ, which essentially given the capacity as the policy maker within the company. The problems that would arise from shares that were only owned by a single person, also what is the role of GMS organ in this individual company will also be discussed further in this article. This article uses the normative legal research method, with a conceptual approach from theory of organs. In conclusion, it explains that there are only two organs in an individual company. While the GMS organ only relies on one which also holds the role of director. Nevertheless, it can open opportunities for the organs to make decision subjectively for the company.
Keywords: GMS, Private Company, Creation Labor Act and Organ Theory.
Abstrak
Pengaturan mengenai Perseroan Perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, memberikan konsepsi bahwa dimungkinkannya pemegang saham tunggal dalam sebuah perseroan. Akan tetapi, keadaan demikian dapat menimbulkan permasalahan baru, khususnya menyangkut organ RUPS yang pada hakikatnya menjadi pembuat kebijakan di dalam Perseroan. Apakah permasalahan yang dapat timbul dari kepemilikan saham yang hanya dipegang oleh satu orang saja, serta bagaimana peranan organ RUPS dalam hal Perseroan Perorangan menjadi hal yang hendak dibahas lebih lanjut lama artikel ini. Untuk menjawab rumusan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dari teori organ dalam badan hukum. Pada akhirnya, Penulis menyimpukan bahwa dalam Perseroran Perorangan organ RUPS yang hanya bertumpu pada satu pemegang saham, secara otomatis merangkap kedudukannya sebagai direksi juga. Oleh karenanya, resiko terkait peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam menentukan kebijakan menjadi sangat subjektif.
Kata Kunci: RUPS, Perseroan Perorangan, UU Cipta Kerja dan Teori Organ.
Buku
Augustinus Simanjuntak, Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis (Rajawali Press 2018)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005)
Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan, Dan Yurisprudensi (Total Media 2009)
Jurnal
A'an Efendi, 'Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian Untuk Kemudahan Bisnis' (2020) 6 Veritas et Justitia 344
Annora Arsan, Hanati dan Fahmi, 'Kedudukan Hukum Komisaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas' (2021) 7 Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum 90
Dwi Kurnia Mamentu, Roy V. Karamoy Vonny A Wongkar, 'Kedudukan Dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Terhadap Pengalihan Hak Atas Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas' (2021) 9 Lex Privatum 115
Dyah Hapsari Prananingrum, 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum' (2014) 8 Refleksi Hukum 88
Luthfi Mohamad Zen dan Yeti Sumiyati, 'Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan' (2022) 23 JURNAL LITIGASI 91
Putus Devi Yustisia Utami dan Kadek Agus Sudiarawan, 'Perseroan Perorangan Pada Usaha MIkro Dan Kecil: Kedudukan Tanggung Jawab Organ Perseroan' (2021) 10 Jurnal Magister Hukum Udayana 775
Subagyono Bambang Sugeng Ariadi, Zahry Vandawati Chumaida, and Mochamad Kevin Romadhona, 'Enforcement of Consumer Rights Through Dispute Settlement Resolution Agency to Improve the Consumer Satisfaction Index In Indonesia' (2022) 37 Yuridika 673
Laman
Agus Riyanto dan Stefanus, 'Mengapa Harus Mengadakan RUPS?' (Business Law Binus, 2021) <https://business-law.binus.ac.id/2021/06/26/mengapa-harus-mengadakan-rups/> accessed 12 November 2022
Biro Humas, 'UU Cipta Kerja Mungkinkan PT Didirikan Tanpa Akta Notaris, Menkumham: Ini Komitmen Pemerintah Wujudkan Kemudahan Berusaha' (Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/uu-cipta-kerja-mungkinkan-pt-didirikan-tanpa-akta-notaris-menkumham-ini-komitmen-pemerintah-wujudkan-kemudahan-berusaha> accessed 13 November 2022
Saras Sutedja, 'Mengenal Sistem One-Tier Dan Two-Tier Dalam Tata Kelola Perusahaan' (ESGI) <https://www.esgi.ai/devtest/mengenal-sistem-one-tier-dan-two-tier-dalam-tata-kelola-perusahaan/> accessed 13 November 2022
Shinta Ikayani Kusumawardani, 'Pengaturan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indoensia Dan Australia)' (Media Neliti) <https://media.neliti.com/media/publications/44100-ID-pengaturan-kewenangan-dan-tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan-terbatas-studi.pdf%3E> accessed 12 November 2022
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usahan Mikro dan Kecil
Copyright (c) 2023 Abigail Prasetyo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
