Pemenuhan Kewajiban Kontrak Waralaba terkait Pembayaran Royalti dari Penerima Waralaba Kepada Pemberi Waralaba di Masa Pandemi Covid-19
Downloads
Abstract
This research was conducted to determine the legal arrangements regarding foreigners living in Indonesia, especially foreign workers and children with dual citizenship. This research uses a normative juridical method with qualitative descriptive approach. For data collection needs, researchers collected primary data and secondary data. The primary data in this study are related to laws and regulations. To support this research, researchers collected secondary data with case studies at the Immigration Office Class I Non-TPI Tangerang. Secondary data was obtained by observation techniques and in analyzing the data, researchers used data reduction, data display, and concluding. The results of this research indicate that children with dual citizenship has two options, namely making an Indonesian passport, or get Affidavits to children who have foreign passports. Meanwhile, laws and regulations have provided legal provisions for foreign workers to stay in Indonesia.
Keywords: Dual Nationality; Foreign workers; Stay Permit.
Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai orang asing yang tinggal di Indonesia, khususnya tenaga kerja asing dan anak berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yakni studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang. Data sekunder diperoleh dengan teknik observasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan ketentuan hukum bagi Tenaga Kerja Asing untuk tinggal di Indonesia yaitu dengan adanya izin tinggal. Sedangkan untuk anak berkewarganegaraan ganda, Indonesia menyediakan dua opsi, yaitu pembuatan paspor Indonesia, atau pemberian Affidavit bagi anak yang memiliki paspor asing.
Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda; Tenaga Kerja Asing; Izin Tinggal.
Buku
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial (Kencana 2010)
J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku (1st edn, Citra Aditya Bakti 2001)
Juanjir Sumadi, Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Perusahaan Tradisional (Citra Aditya Bakti 1995)
Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti 2001)
Marzuki PM, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (13th edn, Kencana 2017)
MR. J.H Nieuwenhuis, Hoofdstukke Verintenisserecht Pokok – Pokok Hukum Perikata, Terjemahan Ddjasadin Saragi (FH Universitas Airlangga)
Salim HS, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyesunan Kontrak (Sinar Grafika 2003)
Subekti, Hukum Perjanjian (PT Initermasa 2008)
V. Winarto, Pengembangan Waralaba (Franchise) Di Indonesia Aspek Hukum Dan Non Hukum (IAI 2003)
Y. Sogar Simamora, Force Majeure Dalam Kontrak Pegadaan Barang/Jasa Pemeritah (Materi Perkuliahan) (Fakultas Hukum Univestas Airlangga 2020)
Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjajian (Alumni 1986)
Jurnal
Agus Yudha Hernoko, ‘FORCE MAJEURE' ATAU "HARD SHIP CLAUSE” Problematika Dalam Pencegahan Kontrak Bisnis' (2006) 11 PRESPEKTIF 206
Agus Yudha Hernoko and others, ‘Urgensi Pemahaman Perancangan Kontrak Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Obyek Wisata Di Desa Kare, Kabupaten Madiun' (2022) 2 Jurnal Dedikasi Hukum 231
Aminah, ‘Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian' (2020) 7 Diponegoro Private Law Review 654
Bambang Eko Muljono dan Dhevi Nayasari Sastradinata, ‘Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Era Pandemi Covid-19' (2020) 4 Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commue 261
Putu Bagus Titian Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, ‘Kajian FORCE MAJEURE Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional' (2020) 8 Jurnal Kertha Semaya 896
Romadhona MK, Subagyono BSA and Agustin D, ‘Examining Sustainability Dimension in Corporate Social Responsibility of ExxonMobil Cepu: An Overview of Socio-Cultural and Economic Aspects' (2022) 3 Journal of Social Development Studies 130
Prosiding
Rizkyana Diah Pitaloka, ‘Kebijakan Penudaan Pemenuhan Kontrak Bisnis Di Masa Pandemi Covid-19'', 1 Natioal Conference For Law Studies (2020)
Laporan
Subdirektorat Indikator Statistik, ‘Analisis Hasil Survei Daampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha' (2020)
Laman
Mochammad Januar Rizki, ‘Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona' <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona> accessed 2 July 2021
Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek (Staadblad Tahun 1847 Nomor 23);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4742);
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Covid-19 Sebagai Becana Nasional;
Copyright (c) 2023 Okky Daru Mubarok
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
