Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing
Downloads
Abstract
This study aims to look at the KBGO with the morphing type using a criminal law point of view and to see the criminal responsibility of the perpetrators of morphing. Currently, the regulations regarding KBGO, in this case, morphing, are still insufficient to enforce the law on the existence of online gender-based violence, online gender-based violence has the urgency to be discussed. At least. It can be seen that the main problem brought only to the occurrence of the criminal act of making, distributing, or providing pornography and the criminal act of manipulating Electronic Information or Electronic Documents with the aim that the Electronic Information or Electronic Documents are considered as if the data were authentic. In fact, in the realization of the crime, online gender-based violence has occurred, which in this paper has become a legal issue to be discussed.
Keywords: online gender-based violence, morphing, criminal liability.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat KBGO dengan tipe morphing menggunakan sudut pandang hukum pidana dan melihat pertanggungjawaban pidana pelaku morphing. Saat ini peraturan mengenai KBGO, dalam hal ini morphing, masih belum cukup untuk melakukan penegakan hukum atas adanya perbuatan kekerasan berbasis gender online. Setidaknya. dapat dilihat bahwa persoalan utama yang dibawa hanya pada terjadinya tindak pidana membuat, menyebarluaskan, atau menyediakan pornografi dan tindak pidana melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
Kata Kunci: Kekerasan berbasis gender online, morphing, pertanggungjawaban pidana.
Buku
Nasution A. Karim, Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana (CV Pantjuran Tujuh, Jakarta 1981)
Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002)
Hamzah Andi, Hukum Pidana (Sinar Grafika Jakarta 2017)
Sofyan Andi dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana (Pustaka Pena Press, Makassar 2016)
Hiarji Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014)
Hakim Lukman, Asas-asas Hukum Pidana (CV. Budi Utama Yogyakarta 2009)
Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Sinar Grafika Jakarta 2001)
Faqih Mansour, Analisis Gender & Transformasi Sosial (Pustaka Pelajar Yogyakarta 2003)
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta Jakarta 2008)
Prasetyo, Teguh, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana (Nusa Media Bandung, 2010)
Prohodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Refika Aditama, Bandung 2009)
Daftar Perundang Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana sudah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Copyright (c) 2024 Syafirah Khansa Aribah Milansari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
