GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PEMBERIAN IZIN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTAMBANGAN

Oheo K Haris

= http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879
Abstract views = 6161 times | downloads = 9105 times

Abstract


Instruments in terms of the provisions of the mining law has been regulated by law No. 11 of 1967, in which the government's legal position is not comparable to the investors. granting it is the government or ruling authority in order to protect the interests of citizens in order to establish a concrete action even if it deviates from the provisions that are prohibited. Good governance or good governance is closely related to human rights. Thus, that one of the bases existence of a support or foundation of a discretion in this case the nature of the license by the government especially the mining sector is the presence of good governance or Good pemeritahan Governancne so as to create a harmonization as state officials

Keywords


License; Good Governance; Mining.

Full Text:

PDF

References


Buku

Anton Sujata, ‘Cabinet Office, “The Ombudsman in Your Files” Rev 1997 Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang Dan Masa Mendatang’ (2002).

Bagir Manan, ‘Peraturan Kebijaksanaan’ (1994).

Bega Ragawino, Hukum Administrasi Negara (Universitas Padjadjaran 2006).

G.H. Addink, Human Rights & Good Governance, SIM Special 34, (Antoine Buyse &Cees Flinterman Edited by Henk Addink, Gordon Anthony ed, Utrecht University 2010).

——, Reader, Principles of Good Governance (Faculty of Law, Economic, and Governance, University of Utrecht 2010).

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I, Pustaka Sinar Harapan 2004).

J.H. Kriveld, Beleidsregel in Het Recht, (Kluwer Law International 1983).

J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta (Citra Aditya Bakti 1999).

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

Jimly asshidiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006).

Martin Basiang, The Contemporary Law Dictionary (Edisi 1, Red and White Publishing 2009).

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media 2009).

Petrus A. Gultom, ‘Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Di Bidang Pertambagan’ (Universitas Airlangga Surabaya).

Philipus M.Hadjon,[et.,al.], Hukum Administrasi Dan Good Governance (Universitas Trisakti 2010).

——, Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi (Gadjah Mada University Press 2011).

S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia (Ichtiar Baru van Hoeve 2000).

Safri Nugraha,[et.,al.], Hukum Administrasi Negara, Center For Law And GG (GG)Studies CLGS) (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2007).

Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana (UMM Press 2004).

Soenaryati Hartono, ‘Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia’ (2003).

Tatiek Sri Djatmiati, ‘Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia, Disertasi’ (Universitas Airlangga Surabaya 2004).

Laman

Lon L. Fuller, ‘The Morality Of Law (Eight Ways To Fail To Make Law)’ (Yale University Press, 1964) accessed 20 September 2014.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomo 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Derah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4154).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Yuridika

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103) by http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Statcounter :

View My Stats

Yuridika has been indexed by:

  

Full Indexed Service