Search
1 - 7 of 7 items
KELEMBAGAAN PENGELOLA MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012)
108-136
Abstract : 1057
PDF : 2158
GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PEMBERIAN IZIN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTAMBANGAN
58-83
Abstract : 31677
PDF : 53498
PENGATURAN HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA SECARA BERKELANJUTAN DI KOTA SAMARINDA
47-60
Abstract : 1206
PDF : 16224
ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
Abstract : 2064
PDF : 18091
IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI MELALUI PERATURAN PRESIDEN NO. 26 TAHUN 2010 PADA INDUSTRI EKSTRAKTIF
33-50
Abstract : 781
PDF : 3022
1 - 7 of 7 items