Prinsip Hukum Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak "EPC")
Downloads
The EPC Contract is the form of contract that is currently used by the contractors to take over construction work. The EPC Contract having three activities, the engineering design , procurement and construction execution, that are integrated. For the activity EPC Contract is the Single Contractor must be responsible for the design of jobs and accuracy, and requirement of the owner project, until construction. This contract type commonly have a high risk, the finals price, and the accuracy of the period for implementation. Characteristic of EPC Contract is industry building activities that are proces plant and industry plant. The purpose of which are going to achieved in EPC Contract to preset specifications to fulfill the requirements specified in terms of the time, the quality and expenses.
The main issues in this legal research are the legal principle that is used in the preparation of EPC Contract and the principle of law in the implementation of EPC Contract in Indonesia. The type of research is the normative study and the approach of this research having four methods approach among others are statute approach, conceptual approach, cases approach, and comparative approach.
The result of this research there are four the most important among others are the first is legislation, the second is the implementation of regulation, the third is EPC institution procurement and fourth is the form of EPC Contract.
Downloads
Buku
Burton SJA and EG, Contractual Good Faith Formation, Performance Breach Enforcement (Little, Brown Co 1995).
Gregory John Tolhurst, ‘The Assignment of Contractual Rights’ (University of New South Wales 2003).
Hernoko AY, Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial (LaksBang Mediatama 2008).
J.H. Nieuwenhuis I terjemahan DS, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Universitas Airlangga 1985).
Jeffrey Delmon, BOO/BOT Projects A Commercial and Contractual Guide, Attornery at Law of the State of California Solicitor of the Supreme Court of England and Wales (Sweet and Maxwell 2000).
Joseph T. Bockrath, Contract and Legal Enviroment for Engineers and Architects (6th ed, Mcgraw – Hill Higher Education 2000).
M.P Furmston, Case on The Law of Contract (Butterworths 1977).
Munir Fuady, Kontrak Pemborongan Mega Proyek (Citra Aditya Bakti 2002).
PS Atiyah, An Introduction to the Law of Contract (4th ed, Oxford University Press 1989).
PT. Pertamina Gas dengan PT. Nindya Karya, ‘Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rurnah Tangga Di Balikpapan, Kalimantan Timur, Nomor : 045/ PG2240/Jargas/2016-SO’ (2016).
R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pradnya Paramitra 2008).
Roscoe Pound, An Introduction to The Philosophy of Law (Yale University Press 1975).
Stephen Furst and Vivian Ramsey, Keating on Construction Contract (Sweet & Maxwell 2012).
Subekti, Aneka Perjanjian (Alumni 1995).
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia (Institut Bankir Indonesia 1993).
Tim Pengembangan Hukum Ekonomi (ELIPS), Model Pengembangan Hukum Ekonomi (Proyek ELIPS).
Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah (Laksbang Pressindo 2009).
——, ‘Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan Dan Keahlihan (MKPKK) Terkait Dengan Aspek Kontraktual Kontrak EPC’ (2012).
Jurnal
Desy Nurkristia Tejawati, ‘Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Dalam Hukum Perbankan’ XVII No. 2 Perspektif 110. LINK
Laman
Philip Jenkinson, ‘An Overview of the FIDIC Forms Of Contract and Contracts Committee Activities’ (2011) 5 LINK accessed 19 March 2012.
Perundang-undangan
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,
Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330.
Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008, Tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015, Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa
Konsultansi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285.
Kepala Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.
Kepala Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 Tahun 2015, tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegras.
