PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KAPOLRI OLEH PRESIDEN
Downloads
Downloads
Buku
Bagir Manan, ‘UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif 27 Mei 2000', [2000] Republika.
Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi Makna Dan Aktualisasi (Rajawali Pers 2014).
I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum (Setara Press 2015).
Jimly Asshiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Nasional (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2005).
””, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Sinar Grafika 2011).
Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Rajawali Pers 2010).
Margarito Kamis, Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia, (Setara Press 2014).
Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara (Rajawali Pers 2009).
Nurhadi M.A., A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution Diterjemahkan Dalam Nurhadi M.A., Pengantar Studi Hukum Konstitusi (Nusamedia 2014).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (kencana 2010).
Philipus M. Hadjon,[et.,al.], Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 2005).
Jurnal
Oksep Adhayanto, ‘Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945' (2011) Volume 2 Jurnal FISIP UMRAH.
R.M.A.B. Kusuma, ‘Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945' (2010) Volume 1 Jurnal Konstitusi Universitas Indonesia.
Riri Nazriyah, ‘Pemberhentian Jaksa Agung Dan Hak Prerogatif Presiden', (2010) Volume 7 Jurnal Konstitusi.
Perundang-undangan
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 Tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
