Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin
Downloads
Kebijakan tentang penyandang disabilitas yang saat ini sedang diimplementasikan oleh Pemerintah diharap mampu memposisikan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan yang berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam proses pembangunan, bukan lagi sebagai obyek semata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin sudah optimal. Hal tersebut terlihat dari aspek komunikasi kebijakan yang efektif, sumber daya pelaksana yang optimal, kejelasan disposisi serta dukungan struktur birokrasi Pemerintah Daerah. Faktor-Faktor lain yang mempengaruhi jalannya kebijakan diantaranya adalah keberagaman jenis kecacatan, penyediaan fasilitas umum, minimnya sumber daya manusia (staf), latar belakang demografi, usia dan tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi difabel serta keberadaan anggaran dalam pemenuhan hak disabilitas.
Budiardjo, Mariam. (2008) Dasar – Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Emzir. (2010) Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.
Leo, Agustino. (2012) Dasar-DasarKebijakanPublik. Bandung: Alfabeta.
Nugroho Habi, Rizal. (2014) Peranan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Disabilitas. Jurnal Skripsi Online.
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Profil Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmirasi Kota Banjrmasin 2015.
Rahayu, S. & Dewi, U. (2013) Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta. Jurnal Skripsi Online.
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudharma, Adi, Januarsa, Kadek. (2015) Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pada Badan Hukum Nirlaba Di Bali. Jurnal Skripsi Online
Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.Bandung : Alfabeta.
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Winarno, Budi. (2012) Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Yogyakarta: CAPS
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
All articles submitted by the author and published in the Jejaring Administrasi Publik are fully copyrighted to their authors under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. The formal legal aspect of journal publication accessibility refers to the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA).
The Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license allows for the redistribution and reuse of licensed works provided that the creator is given appropriate credit and that any derivative work is available under a "same, similar, or compatible license". In addition to the above provisions, the editorial board is not responsible for copyright infringement.