Prinsip Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Penembakan Militer Terhadap Masyarakat Nduga Papua
Downloads
Pelanggaran HAM di Papua seringkali terjadi (10 tahun terakhir) banyaknya faktor-faktor yang menghambat dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, terkhusus di Nduga adanya 2 (dua) warga sipil papua dibunuh oleh kalangan militer karena diduga kalangan Organisasi Papua Merdeka, walaupun pemerintah telah mengetahui tindakan brutal tersebut, tidak adanya penindakan tegas untuk menuntas kasus tersebut secara jelas. Dalam Instruksi Presiden Jokowi telah ada agenda untuk menuntaskan pelanggaran HAM dan memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua, tetapi Presiden Jokowi hanya memprioritaskan infrastruktur atau pembangunan di Papua, padahal presiden telah mengetahui adanya pelanggaran HAM. Sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden pada saat Pilpres 2019 lalu, Jokowi berjanji akan menuntaskan baik menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya daerah Papua yang selama ini memiliki historis pelanggaran HAM yang sangat banyak, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia yang menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Buku
Adnan Buyung Nasution, The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia, a Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959 (Pustaka Sinar Harapan 1992).
Bahder Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia (CV. Mandar Maju 2014).
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara 9PT (RajaGrafindo Persada 2009).
Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi (Gama Media dan Ford Foundation 1999).
Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam negara hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat) (Sinar Grafika 2013).
Soedarmayanti, Good Governance: Kepemerintahan yang Terlaksana dalam Rangka Otonomi Daerah (Mandar Maju 2002).
Soehino, Ilmu Negara (Liberty 2013) .
Yulia Sugandi, Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua (Friedrich Ebert Stiftung 2008).
Jurnal
Andreas Harsono, ‘Ricuh di Papua Ngeributin Apa Sih? Ft. Andreas Harsono', (2019) Jakarta: Podcast Asumsi Bersuara.
Danial A. Futaki, [et.,al.], ‘Hak Memperoleh Informasi dan Analisa Hukum dalam Siaran Pers oleh KEMKOMINFO tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat', (2020) ALSA Indonesia Legal Review Competition .
H. Ediwarman, ‘Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (The Human Rights Protection in The Process of Justice)' (2000) 1 Jurnal Kriminologi Indonesia.
Moh. Mahfud MD, ‘Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia' (2000) 7 Jurnal Hukum.
Nelly Pinangkaan, ‘Good Governance dan hak Asasi Manusia Dalam Keterbukaan Informasi' (2016) 4 Lex et Societatis.
Oman Sukmana, ‘Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)'(2016), 2 Jurnal Sospol.
Laman
Amnesty Indonesia, ‘Penembakan Ayah-Anak di Nduga Kembali Tunjukkan Negara Bertindak Represif' ([s.n], 2020) tanggal diakses 19 Oktober 2020.
Ayomi Amindoni, ‘Papua konflik di Nduga: ‘Korban terus berjatuhan', demonstrasi tuntut keadilan warga yang ditembak, pemerintah diminta ubah ‘pola' kebijakan' ([s.n], 2020) tanggal diakses 19 Oktober 2020.
Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan,'Pengertian, prinsip dan Penerapan Good Governance Di Indonesia', ([s.n], 2017) < www.bulelengkab.go.id> tanggal diakses 15 Oktober 2020.
Devina Halim, ‘3 Saran Imparsial untuk Penanganan Pembantaian Pekerja di Nduga Papua' ([s.n] 2018) tanggal diakses 21 Oktober 2020.
Rachmawati, ‘Konflik Nduga Papua, Korban Berjatuhan dan Demonstrasi Tuntut Keadilan',([s.n], 2020) tanggal diakses 9 Oktober 2020.
Suara Papua, ‘Inpres Jokowi Berhasil Melahirkan Pelanggaran HAM dan Pengungsi di Papua' ([s.n] 2020) tanggal diakses 21 Oktober 2020.
