Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga
Downloads
Abstract
The majority of Indonesian migrant workers who work in the domestic sector are women. As a result, they are vulnerable to cases such as torture, violence, sexuality, and physical and emotional exploitation. In Indonesia, the rule of law against Indonesian Migrant Workers is regulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. However, the existence of this regulation does not specifically apply to non-procedural Indonesian Migrant Workers in the Household Sector who are victims of human trafficking. Every Indonesian Migrant Worker, whether procedural or not, has the right to be protected as part of an Indonesian citizen. Non-procedural Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector are entitled to legal protection in a preventive and repressive manner.
Keywords: Legal Protection; Indonesian Migrant Workers; Domestic Workers.
Abstrak
Pekerja Migran Indonesia khususnya yang bekerja pada Sektor Rumah Tangga mayoritasnya adalah perempuan. Akibatnya, mereka rentan mengalami kasus-kasus seperti penyiksaan, kekerasan, seksual, dan eksploitasi fisik serta emosional. Di Indonesia, aturan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, adanya aturan ini belum mengatur secara khusus terhadap Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga non prosedural yang menjadi korban perdagangan orang. Setiap Pekerja Migran Indonesia baik prosedural maupun tidak mempunyai hak untuk dilindungi sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga non prosedural berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Migran Indonesia;Pekerja Sektor Rumah Tangga.
Buku
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Januari 2020 (Pusat Data dan Informasi BP2MI 2020).
Badan Pusat Statistik, Keadaaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2020 (BPS RI 2020).
Philipus M.Hadjon, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (PT Bina Ilmu 1987).
R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan ( Pustaka Setia 2013).
Savitri Wisnu Wardhani, [et.,al.] Buku Saku Memahami Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia : Kelebihan dan Kelemahan UU PPMI (Jaringan Buruh Migran a/n The Institute of Ecosoc Rights 2018).
Jurnal
Ayuk Hardani, ‘Politik Hukum Perlindungan Non Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen' (2019) 3 Refleksi Hukum.
Lelisari, Imawanto, dan Fahrurrozi ‘Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia'(2019)13 GARA.
Moh. Nizar, Astiwi Aisyah, dan Aman Toto Dwijono, ‘Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia'(2018) 20 Jurnal Sosiologi.
Sefriani, ‘Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan dan Hukum HAM Internasional' (2013) 13 Dinamika Hukum.
Laman
Aditya Budiman, ‘Cerita TKI Ilegal yang Berhasil Pulang dari Arab Saudi', (Tempo.co, 2017) https://nasional.tempo.co/read/870802/cerita-tki-ilegal-yang-berhasil-pulang-dari-arab-saudi/full&view=ok, dikunjungi pada tanggal 30 Januari 2021.
Ady Thea ‘Minimnya Perlindungan Buruh Migran, Tiga Kelompok ini Rentan Tereksploitasi'(hukum online, 2020) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f27971c29346/minimnya-perlindungan-buruh-migran--tiga-kelompok-ini-rentan-eksploitasi/#:~:text=Periode%202012-.2020%20Serikat%20Buruh,5%20persen%20(1.519%20kasus)> dikunjungi pada tanggal 26 Januari 2021.
Ita, ‘Cerita Pilu Pekerja Migran Indonesia: Tak Digaji Hingga Tidur di Atas Lemari' (Detik News, 2020 ) <https://news.detik.com/bbc-world/d-5009737/cerita-pilu-pekerja-migran-indonesia-tak-digaji-hingga-tidur-di-atas-lemari> dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2021.
Mega Putra Raya, ‘Beragam Aduan TKI, Kekerasan Majikan hingga Tak Punya Ongkos Pulang' (Detik News, 2017) <https://news.detik.com/berita/d-3664486/beragam-aduan-tki-kekerasan-majikan-hingga-tak-punya-ongkos-pulang> dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2021.
Mys, ‘Masalah Hukum Pembatasan Usia Dalam Undang-Undang' (Hukum Online, 2007) <,https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16041/masalah-hukum-pembatasan-usia-dalam-undangundang/> dikunjungi pada tanggal 27 Januari 2021.
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141).
Copyright (c) 2022 Amira Hasna Nabila
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.