Pengejawantahan EU GDPR dalam RUU Perlindungan Data Pribadi: Penguatan Perlindungan Data Pemilih oleh KPU
Downloads
Abstract
The case of leaking permanent voter data for the 2014 general election (Pemilu) emerged in May 2020. The vulnerability of personal data breaches is the raison d'etre of the legal umbrella that specifically regulates the protection of personal data. On the other hand, the government continues to improve the Personal Data Protection Bill (PDP). One of the substances of concern is the imbalance between the rights of the data owner and the responsibility of the data controller. This article answers the problem regarding the urgency of the ratification of the PDP Bill so that it can serve as a guide for the KPU as the election organizer who is responsible for the protection of voter data through the embodiment of the EU GDPR. Through a normative juridical research method with a statutory approach, case approach, and comparative approach, this research produces a solution to strengthen the responsibility of the KPU and at the same time encourage the ratification of the PDP Bill in Indonesia.
Keywords: KPU; Voter Data; PDP Bill; EU GDPR.
Abstrak
Kasus bocornya data pemilih tetap pemilihan umum (Pemilu) 2014 mencuat pada Mei 2020 lalu. Rentannya pelanggaran data pribadi tersebut menjadi raison d'etre payung hukum yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Salah satu substansi yang menjadi perhatian yaitu timpangnya hak pemilik data dengan tanggung jawab pengendali data. Artikel ini menjawab permasalahan mengenai urgensi pengesahan RUU PDP sehingga dapat menjadi pedoman KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab atas perlindungan data pemilih melalui pengejawantahan EU GDPR. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Penelitian ini menghasilkan gagasan solutif untuk memperkuat tanggung jawab KPU serta sekaligus mendorong pengesahan RUU PDP di Indonesia.
Kata Kunci: KPU; Data Pemilih; RUU PDP; EU GDPR.
Buku
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, ed. 1, cet 6 (Raja Grafindo Persada, 2012).
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika (Raja Grafindo Perkasa, 2003).
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayumedia Publishing, 2006).
Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, (Taylor & Francis e-Library, 2003).
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media Group, 2005).
Samuel P. Huntington, Gelombang Demokrasi Ketiga (Grafiti, 2001).
Shinta Dewi, CyberLaw: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional (Refika Aditama 2015).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum, ed. 1, cet.10 (RajaGrafindo Persada, 2007).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum, ed. 1, cet.10 (RajaGrafindo Persada, 2007).
Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi (PT Rajagrafindo Persada 2019).
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. 2 (Sinar Grafika, 2010).
Jurnal
Alboin Pasaribu, ‘Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada' (2019) 16 Jurnal Konstitusi.
Amangku Putradewa Bagaskoro Satiman, ‘Analisis Yuridis Mengenai Lembaga Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa Berdasarkan General Data Protection Regulation' (Thesis Program Magister Universitas Pelita Harapan 2021).
Evi Purnamawati, ‘Perjalanan Demokrasi di Indonesia' (2020) 18 Solusi.
H. Soebagio, ‘Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia' (2008) 12 Makara Sosial dan Humaniora.
Hanifan Niffari, ‘Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain)' (2020) 7 Jurnal Yuridis.
I Gusti Ayu Herlina Lestari, ‘Efektivitas asas Luber Jurdil pada Pemilu di Indonesia', Disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan Tanggal 5 Oktober 2019, Universitas Pendidikan Ganesha.
Indra Rahmatullah, ‘Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia' (2021) 5 ADALAH.
Mada Sukmajati dan Fikri D. ‘Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?' (2019) 5 Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS.
Mery Christian Putri, et. al. ‘Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0' (2020) 9 Jurnal Rechtsvinding.
Muhammad Hanafi, ‘Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia' (2013) 1 Jurnal Cita Hukum.
Setyawati Fitri Anggraeni, ‘Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia' (2018) 48 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Sinta Dewi Rosadi, [et al.] ‘Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia' (2018) 4 VeJ.
Sinta Dewi, ‘Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia' (2018) 5 Yustisia.
Siti Yuniarti, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia' (2019) 1 Jurnal BECOSS.
Suparman Marzuki, ‘Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu untuk Pemilu yang Demokratis' (2008) 15 Jurnal Hukum.
Suranto, [et al.] ‘Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta' (2020) 17 Jurnal Konstitusi.
Wan Indy Azka A., ‘Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa', (2020) Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
Yohanes Hermanto Sirait, ‘General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa' (2019) 2 Gorontalo Law Review.
Yuliani Widianingsih, ‘Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik' (2017) 5 Jurnal Signal.
Laman
Aditya Halimawan, [et al.] ‘Rilis Kajian Bersama CLS FH UGM: Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia', (Dewan Mahasiswa Justicia, 2020) <http://demajusticia.org/rilis-kajian-bersama-cls-fh-ugm-mencari-solusi-permasalahan-instrumen-hukum-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/> diakses pada 18 Oktober 2021.
Adrienn Lukács. ‘What is Privacy? The History and Definition of Privacy' (Publicatio, 2016) <https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/10794/7/3188699.pdf> diakses pada 21 Oktober 2021.
Agus Tri Haryanto, ‘RUU Perlindungan Data Pribadi Bakal Masuk Prolegnas 2020', (detikinet, 2019) <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4793400/ruu-perlindungan-data-pribadi-bakal-masuk-prolegnas-2020> diakses pada 18 Oktober 2021.
Ali Mustofa dan Roy Pakpahan, ‘Analisis Hukum RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)', (Law Justice, 2021) <https://www.law-justice.co/artikel/111345/analisis-hukum-ruu-perlindungan-data-pribadi-pdp/> diakses pada 29 Oktober 2021.
Amalia Salabi, ‘Lindungi Data Pribadi Pemilih, KPU Larang Hal ini', (rumahpemilu.org, 2020) <https://rumahpemilu.org/lindungi-data-pribadi-pemilih-kpu-larang-hal-ini/>, diakses pada 15 Oktober 2021.
Andre A dan Ignatius, ‘RUU PDP Masih Memiliki Banyak Kekurangan dibandingkan Standar Internasional dalam Melindungi Data Pribadi' (The Conversation, 2021) <https://theconversation.com/ruu-pdp-masih-memiliki-banyak-kekurangan-dibandingkan-standar-internasional-dalam-melindungi-data-pribadi-151212> diakses pada 15 Oktober 2021.
Ardhito Ramadhan, ‘BSSN: Hingga Agustus 2021 Tercatat 888 Juta Serangan Siber', (Kompas, 2021) <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/14/10493771/bssn-hingga-agustus-2021-tercatat-888-juta-serangan-siber>, diakses pada 15 Oktober 2021.
CNBC Indonesia, ‘Ini Kronologi Tersebarnya Jutaan Data KPU yang Bocor', (CNBC Indonesia, 2020) <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200522141735-37-160286/ini-kronologi-tersebarnya-jutaan-data-kpu-yang-bocor>, diakses pada 15 Oktober 2021.
ELSAM, ‘Data DPT Dijual Bebas: Besarnya Risiko Eksploitasi Data Pribadi', (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2021) <https://elsam.or.id/data-dpt-dijual-bebas-besarnya-risiko-eksploitasi-data-pribadi/> diakses pada 25 Oktober 2021.
Elsam, ‘Kawal Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi , Koalisi Advokasi RUU PDP Serahkan Usulan DIM Alternatif kepada DPR RI', (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2020) <https://elsam.or.id/kawal-pembahasan-ruu-pelindungan-data-pribadi-koalisi-advokasi-ruu-pdp-serahkan-usulan-dim-alternatif-kepada-dpr-ri/> diakses pada 18 Oktober 2021.
ELSAM, ‘UU Perlindungan Data Pribadi Penting Segera Diwujudkan', (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019) <https://elsam.or.id/uu-perlindungan-data-pribadi-penting-segera-diwujudkan/> diakses pada 18 Oktober 2021.
European Data Protection Supervisor, ‘Our Role as an Advisor' (European Data Protection Supervisor) <https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-advisor_en> diakses pada 25 Oktober 2021.
Fajar H ‘Tertinggal dari Negara Tetangga, RUU PDP Masih Banyak Kelemahan' (KalderaNews, 2019) <https://www.kalderanews.com/2020/07/tertinggal-dari-negara-tetangga-ruu-pdp-masih-banyak-kelemahan/> diakses pada 21 Oktober 2021.
Indonesia Corruption Watch (ICW), ‘Lapor Kekayaan Bagi Calon Legislatif', (Indonesia Corruption Watch, 2018) <https://antikorupsi.org/id/article/lapor-kekayaan-bagi-calon-legislatif> diakses pada 30 Oktober 2021.
Information Commissioner's Office, ‘Principle (c): Data Minimisation', (Information Commissioner's Office) <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/principles/data-minimisation/> diakses pada 29 Oktober 2021.
Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
KPU Kabupaten Sanggau, ‘Sejarah KPU', (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau) <https://kpu-sanggaukab.go.id/sejarah/> diakses pada 14 Oktober 2021.
KPU Kayong Utara, ‘Bawaslu Dukung Penghapusan Pemilih TMS', (KPU Kayong Utara, 2020) <http://kpu-kayongutarakab.go.id/berita/bawaslu-dukung-penghapusan-pemilih-tms> diakses pada 30 Oktober 2021.
Kumparan, ‘Pengamat Minta RUU PDP Diperbaiki: Multitafsir hingga Diskriminasi Sanksi' (Kumparan, 2020) <https://kumparan.com/kumparantech/pengamat-minta-ruu-pdp-diperbaiki-multitafsir-hingga-diskriminasi-sanksi-1sveF8Xx8dK/full> diakses pada 30 Oktober 2021.
Liberty Jemadu, ‘ELSAM: RUU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Jerat Jurnalis', (Suara.com, 2021) <https://www.suara.com/news/2021/09/10/213146/elsam-ruu-pelindungan-data-pribadi-berpotensi-jerat-jurnalis> diakses pada 30 Oktober 2021.
Maharddhika, ‘Melindungi Data Pribadi Pemilih', (Rumahpemilu.org, 2020) <https://rumahpemilu.org/melindungi-data-pribadi-pemilih/> diakses pada 30 Oktober 2021.
Muhammad Gazali H, ‘Dilema Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Masa Non-Tahapan', (Rumahpemilu.org, 2021) <https://rumahpemilu.org/dilema-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-di-masa-non-tahapan/>diakses pada 30 Oktober 2021.
Putu Indak Savitri, ‘ELSAM: Jangan Sampai RUU PDP Berpotensi Menjerat Para Jurnalis', (Antaranews, 2021) https://www.antaranews.com/berita/2384873/elsam-jangan-sampai-ruu-pdp-berpotensi-menjerat-para-jurnalis, diakses pada 21 Oktober 2021.
Rahmad Fauzan, ‘RUU Perlindungan Data Pribadi Gunakan GDPR Uni Eropa Sebagai Acuan', (Bisnis.com, 2019) <https://teknologi.bisnis.com/read/20191202/282/1176768/ruu-perlindungan-data-pribadi-gunakan-gdpr-uni-eropa-sebagai-acuan> diakses pada 25 Oktober 2021.
Soraya Novika, ‘Marak Kasus Jual Beli Data Pribadi, Dijual ke Mana?', (detikfinance, 2020) <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5263253/marak-kasus-jual-beli-data-pribadi-dijual-ke-mana> diakses pada 30 Oktober 2021.
Suisno dan Ayu Dian Ningtias, ‘Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi', (2020) 8 Jurnal Independent.
Taufiqurrohman Syah, ‘Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 Menghasilkan Sistem Checks and Balances Lembaga Negara', (Komisi Yudisial) <https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2001.pdf> diakses pada 14 Oktober 2021.
Tsarina Maharani, ‘Kritik RUU PDP, Imparsial: Ada Potensi Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Negara', (Kompas.com, 2020) <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/28/14455581/kritik-ruu-pdp-imparsial-ada-potensi-penyalahgunaan-data-pribadi-oleh-negara?page=all> diakses pada 20 Oktober 2021.
Yuliana Wahyuningtyas, ‘Prinsip dan Konsep PDP dalam Perspektif Internasional', (Dewan Perwakilan Rakyat, 2020) <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114645-1781.pdf> diakses pada 30 Oktober 2021.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
The General Data Protection Regulation 2016/679.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
Copyright (c) 2022 Laila Alfina Mayasari Rizqi, Syahrico Radya Fahrezi, Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
