Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko di Mal
Downloads
Abstract
The COVID-19 pandemic has affected and changed the system of order in almost all aspects of world life, including the economic aspect. The Ministry of Finance currently has three focuses, namely providing funding for the health sector, providing social protection for the community, and supporting the business world as outlined in the National Economic Recovery (PEN) program. Based on Article 3 of Law No. 9 of 2020 concerning the State Budget for the 2021 Fiscal Year, tax revenues are planned to contribute Rp. 1,444 trillion, or 82.8% of the 2021 APBN target of Rp. 1,743 trillion. One of the government's efforts to support PEN is to provide incentives for Government Borne Value Added Tax, which is given for room rentals carried out by retail traders as regulated in PMK No. 102/PMK.010/21 concerning VAT on the Delivery of Room or Building Rental Services to Retail Traders Borne by the Government for the 2021 Fiscal Year. Problems arise when the PMK does not explain it in detail.
Keywords: Tax Incentives; Value Added Tax; Room Rent.
Abstrak
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi dan mengubah sistem tatanan hampir seluruh aspek kehidupan dunia, tidak terkecuali aspek ekonomi. Fokus Kementerian Keuangan saat ini ada tiga, yaitu penyediaan pendanaan sektor kesehatan, pemberian perlindungan sosial untuk masyarakat serta dukungan kepada dunia usaha yang dituangkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan Pasal 3 UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, penerimaan pajak direncanakan dapat menyumbang sebesar Rp1.444 triliun atau 82,8% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743 triliun. Salah satu usaha pemerintah untuk mendukung PEN adalah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah yang diberikan atas sewa ruangan yang dilakukan oleh pedagang eceran yang diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2021 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah tahun Anggaran 2021. Permasalahan timbul ketika PMK tersebut tidak menjelaskan secara rinci.
Kata Kunci: Insentif Pajak; Pajak Pertambahan Nilai; Sewa Ruangan.
Buku
Chairi Anwar Pohan, Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai (Gramedia Pustaka Utama 2016).
Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba Empat 2016).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Rajawali 1986).
Tim Kementerian Keuangan, Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi (Kementerian Keuangan 2021).
Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah di Indonesia (Kencana 2018).
Jurnal
Daniel P. O'Gorman, ‘Redefining Offer in Contract Law' (2013) 85 Mississippi Law Journal.
Easson A & Zolt E.M., ‘Tax Incentives in BEPS World”, (United Nation 2014), , , dikunjungi pada 28 Juli 2021.
Nafis Dwi Kartiko, ‘Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata', Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 1, No. 1 (2020) h.124-137, insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata | kartiko | jurnal pkn (jurnal pajak dan keuangan negara) (stan.ac.id), dikunjungi pada tanggal 27 Juli 2021.
Laman
Adhi Wicaksono, ‘Sri Mulyani Klaim Uang Untuk Selamatkan Warga dan Ekonomi RI', (CNN Indonesia, 2021), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210724152428-78-671750/sri-mulyani-klaim-utang-untuk-selamatkan-warga-dan-ekonomi-ri>, dikunjungi pada 28 Juli 2021.
Anastasia Anjani, ‘Apa Itu Objek Pajak? Ini Jenisnya dan yang Dikecualikan'. . dikunjungi pada 25 November 2021.
Antara, ‘Realisasi Insentif Usaha Program Pemulihan Ekonomi Capai RP62,83 T;, , dikunjungi pada 29 November 2021.
Awaliatul Mukarromah, ‘Insentif PPN DTP atas Sewa Ruko, Apa Syarat dan Prosedurnya?', , dikunjungi pada 25 November 2021.
Dany Saputra, ‘Menkeu Ungkap Realisasi PEN Melonjak ke 82,8 Persen di Akhir November', , dikunjungi pada 3 Desember 2021.
Doni Agus Setiawan, ‘DJP Siap Jalankan Pengawasan Insentif Pajak, Termasuk Pemeriksaan', , dikunjungi pada 22 Januari 2022.
Fitri Novia Heriani, ‘Memprediksi Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi', (Hukum Online 2020), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f59fc15ed030/memprediksi-pemulihan-ekonomiakibat-pandemi/>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2021.
Fika Nurul Ulya, ‘Varian Delta Bikin Anggaran Pemulihan Ekonomi Naik, Totalnya Rp744,75 Triliun', (Kompas.com, 2021), <https://money.kompas.com/read/2021/07/18/063000126/varian-delta-bikin-anggaran-pemulihan-ekonomi-naik-totalnya-rp-74475-triliun?nomgid=0>, dikunjungi pada 27 Juli 2021.
Kementerian Keuangan, ‘Defisit APBN 2020 Lebih Rendah Dari Target Perpres 72/2020',<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/defisit-apbn-2020-lebih-rendah-dari-target-perpres-722020/>, dikunjungi pada 16 Juli 2021.
Kementerian Keuangan, ‘Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan', , dikunjungi pada 22 Januari 2022.
Kementerian Keuangan, ‘Kebijakan PPN Ciptakan Keadilan Bagi Seluruh Masyarakat', , dikunjungi pada 25 Juli 2021.
Klikpajak, ‘Siapa Saja Subjek PPN, Kriteria dan Apa kewajiban?', , dikunjungi pada 25 November 2021.
Kementerian Keuangan, ‘Tugas Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dalam Sistem Perpajakan Self Assessment', , dikunjungi pada 22 Januari 2022.
Kementerian Keuangan, ‘PPN Bagi Pelayanan, Pengawasan dan Penegakan Hukum', , dikunjungi pada 22 Januari 2022.
Media Indonesia, ‘Pemerintah Gelontorkan Insentif untuk Penyewa Toko di Mal', (Mediaindonesia.com, 2021), <https://mediaindonesia.com/ekonomi/420935/pemerintah-gelontorkan-insentif-untuk-penyewa-toko-di-mal>, dikunjungi pada 25 Juli 2021.
Muhamad Wildan, ‘DJP Punya Tim Khusus Awasi Pemanfaatan Insentif Pajak', , dikunjungi pada 22 Januari 2022.
Mutia Fauzia, ‘Indonesia Turun Kelas, Kemenko Perekonomian: Semua Negara Alami Hal yang Sama', (Kompas.com, 2021), <https://money.kompas.com/read/2021/07/08/170309226/indonesia-turun-kelas-kemenko-perekonomian-semua-negara-alami-hal-yang-sama?nomgid=0>, dikunjungi pada 27 Juli 2021.
Tim Kementerian Keuangan, ‘Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi', <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>, dikunjungi pada 27 Juli 2021.
Triyan Pangastuti, "Kegiatan Ekonomi Bergerak, Insentif Usaha Laris Manis', , dikunjungi pada 25 November 2021.
Yusuf Iman Santoso, ‘Sri Mulyani: Sepanjang 2020 Penerimaan Pajak Minus 19,7%', (Kontan.co.id, 2021), <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197>, dikunjungi pada 26 Juli 2021.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 /PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran Yang Ditanggung Pemerintah tahun Anggaran 2021.
Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
Copyright (c) 2022 Noor Eva Rahma
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
