Praktik Sistem Keamanan Swakarsa pada Masa Pascakolonial di Jawa Timur

Arya W. Wirayuda, Koko Srimulyo

= http://dx.doi.org/10.20473/mozaik.v18i2.10928
Abstract views = 397 times | downloads = 1875 times

Abstract


Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem keamanan yang diorganisasi secara informal bekerja di Jawa Timur, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah panjang Indonesia pascakolonial. Artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tulisan tentang sistem keamanan swakarsa sebenarnya telah disinggung oleh beberapa peneliti, akan tetapi pembahasan yang secara lebih khusus mengeksplorasi peristiwa di Jawa Timur masih kurang. Artikel ini menunjukkan bahwa sistem keamanan swakarsa menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia memberlakukan sistem yang secara normatif tidak hanya tergantung kepada hukum negara yang positif dan detail, melainkan juga kesepakatan kesepakatan informal antarmasyarakat dan aparatur negara untuk membuat situasi masyarakat lebih kondusif. Sepanjang periode tersebut, sebagian masyarakat Jawa Timur percaya bahwa sistem keamanan swakarsa yang hampir tidak pernah tertulis dengan jelas merupakan modal penting bagi pembentukan keteraturan di masyarakat. Dinamika sistem ini menunjukkan bahwa banyak golongan masyarakat yang berkepentingan, baik secara politis maupun tidak, memfasilitasi pemerintah untuk memegang pengaruh. Sistem keamanan swakarsa pada gilirannya menginspirasi pembentukan pamswakarsa yang memiliki kecenderungan lebih militeristis. Tulisan ini menunjukkan bahwa topik historiografi tentang sistem keamanan masyarakat perlu ditinjau secara lebih dalam.

Keywords


Jawa Timur, pamswakarsa, pascakolonial, sistem keamanan masyarakat, swakarsa

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Arya W. Wirayuda, Koko Srimulyo

    

  

 

Free counters!

View Mozaik Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.