KEABSAHAN KONTRAK JUAL BELI RUMAH SUSUN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING
Downloads
Nowadays, most of the developers use Pre Project Selling system in selling a flat. Pre Project Selling system is the selling before the property was constructed in which the property is still in the form of images or concepts. This system is always related with a Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB). To make a PPJB, a requirements that regulated in Law Number 20 of 2011 about Flat should be fulfilled. If those requirements are not fulfilled, it will certainly has the potential to harming the parties, especially the purchaser. Usually, PPJB is a standard contract that was made unilaterally by the developer and tends to ignoring the interest of the purchaser. The objective of this research is to know about the validity of PPJB. This Article user descriptive analysis method. The conclusion is that PPJB is valid when the requirements in Law Number 20 of 2011 about Flat has been fulfilled.
Downloads
Buku
Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun Dan Apartemen (Sinar Grafika 2010).
Cornelius Van Der Merwe, European Condominium Law (Cambrige University Press 2015).
Imam Kuswahyono, Hukum Rumah Susun Suatu Bekal Pengantar Pemahaman (Bayumedia 2004).
J. Andy Hartanto, Karakteristik Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dan Peralihannya Melalui Jual Beli (Universitas Airlangga 2015).
J. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Penerjemah: Djasadin Saragih ed, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1985).
J. Satrio, Hukum Perjanjian (Citra Aditya Bakti 1992).
Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan (Alumni 1983).
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) (Citra Aditya Bakti 1999).
Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2014).
Urip Santoso, Hukum Perumahan (Kencana Prenadamedia Group 2014).
Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian (Mandar Maju 2000).
Yohanes Sogar Simamora, Penerapan Prinsip Caveat Vendor Sebagai Sarana Perlindungan Bagi Konsumen Perumahan Di Indonesia (Universitas Airlangga Surabaya 1996).
Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya (Citra Aditya Bakti 2000).
Jurnal
Agus Yudha Hernoko, ‘Azas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak' (2007) XII Perspektif http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/285/pdf_35.
Faizal Kurniawan dan Ayik Parameswary, ‘Konstruksi Hukum Perlindungan Adhered Party Dalam Kontrak Adhesi Yang Digunakan Dalam Transaksi Bisnis' (2014) XIX Perspektif.
Purbandari, ‘Kepastian Dan Perlindungan Hukum Pada Pemasaran Properti Dengan Sistem Pre Project Selling' (2013) 29 Widya.
Rizky Ayu Nataria El Chidtian, ‘Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Pertokoan Yang Berasal Dari Perjanjian Bangun Guna Serah Atas Tanah Hak Pengelolaan' (2013) 28 Yuridika.
Urip Santoso, ‘Pengaturan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Hukum Nasional (Suatu Kajian Tentang Pemilikan, Peralihan Dan Pembebanan Hak)' (2003) 18 Yuridika.
Laman
Agus Yudha Hernoko, ‘Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan)' <http://repository.unair.ac.id/40106/1/gdlhub-gdl-grey-2016-hernokoagu-40586-pg.05-16-h.pdf> accessed 10 January 2017.
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252).
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
