The Political Economy of Fuel Subsidy Removal: Governance and Sustainable Development in Nigeria

Fuel Subsidy, Governance, Sustainable Development, Nigeria, Economic Policy

Authors

June 30, 2025

Abstract

The removal of fuel subsidies in Nigeria has sparked widespread debate concerning its implications for governance, economic stability, and public welfare. This study investigates the governance dynamics influencing the removal of subsidies and examines its economic and social consequences based on data from 385 respondents in Bida, Niger State. A binary logit regression model was employed to evaluate the economic, social, political, and external factors that shape policy outcomes. The findings reveal that while the removal of subsidies aims to alleviate fiscal pressure and enhance economic efficiency, it has led to inflation and disproportionately affected low-income households, exacerbating inequality. Socially, the policy has fueled public discontent, particularly due to increased transportation and living costs, with government palliatives being viewed as inadequate. Politically, weak governance structures, lack of transparency, and persistent corruption have eroded public trust, complicating the legitimacy and acceptance of the policy. These outcomes underscore the pivotal role of governance in the effectiveness of policy. To mitigate negative effects and enhance policy impact, the study recommends targeted subsidies for vulnerable groups, investment in affordable public transportation, and institutional reforms to enhance transparency and accountability in managing subsidy savings. Aligning governance practices with socio-economic realities is critical to ensuring equitable and sustainable economic reforms.

Keywords: fuel subsidy; governance; sustainable development; Nigeria; economic policy.

 

Abstrak

Penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria telah memicu perdebatan luas mengenai implikasinya terhadap tata kelola, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan publik. Penelitian ini menyelidiki dinamika tata kelola yang mempengaruhi penghapusan subsidi dan menganalisis konsekuensi ekonomi dan sosialnya berdasarkan data dari 385 responden di Bida, Negara Bagian Niger. Model regresi logit biner digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan eksternal yang membentuk hasil kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun penghapusan subsidi bertujuan untuk mengurangi tekanan fiskal dan meningkatkan efisiensi ekonomi, kebijakan ini telah menyebabkan inflasi dan secara tidak proporsional membebani rumah tangga berpendapatan rendah, yang memperburuk ketimpangan. Secara sosial, kebijakan ini telah meningkatkan ketidakpuasan publik, terutama karena naiknya biaya transportasi dan kebutuhan hidup, dengan palliatives pemerintah yang dianggap tidak memadai. Secara politik, struktur tata kelola yang lemah, kurangnya transparansi, dan korupsi yang terus-menerus telah mengikis kepercayaan publik, sehingga memperumit legitimasi dan penerimaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menyoroti peran penting tata kelola dalam efektivitas kebijakan. Untuk mengurangi dampak negatif dan memperkuat dampak kebijakan, penelitian ini merekomendasikan subsidi yang terarah bagi kelompok rentan, investasi dalam transportasi publik yang terjangkau, serta reformasi kelembagaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tabungan subsidi. Menyelaraskan praktik tata kelola dengan realitas sosial-ekonomi sangat penting untuk memastikan reformasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: subsidi bahan bakar; tata kelola; pembangunan berkelanjutan; Nigeria; kebijakan ekonomi.