Shifting Regulatory Paradigms: The Impact of Indonesia’s Job Creation Law on Migrant Worker Protection and the Role of State, Employers, and Labor Organizations (2020-2023)

Abstract

This study examines the evolving production regime in the labor process of Indonesian migrant workers, focusing on the regulatory changes from the 2017 PPMI Law to the Job Creation Law (2020-2023). The research addresses the structural challenges faced by Indonesian migrant workers, along with the dynamics between workers, the state, and employers in relation to these challenges. Through in-depth interviews and a literature review, this study maps the structural problems encountered by migrant workers, the shifting production paradigm, the responses of labor organizations, and the structural power exerted by business groups. The findings reveal that Indonesian migrant workers face complex structural issues amid a transition from a regulatory framework centered on state protection under the 2017 PPMI Law to one increasingly driven by market interests and the debureaucratization of migrant worker placement services as reflected in the Job Creation Law. Additionally, this research explores the exercise of structural and instrumental power by business associations (P3MI) in influencing regulatory changes, with labor groups resisting the market-oriented approach outlined in the Job Creation Law. The study concludes that the interplay of power among labor, the state, and employers has significantly shaped the regulatory framework governing Indonesian migrant workers, resulting in shifts between the PPMI Law of 2017 and the Job Creation Law. This research contributes to understanding the structural challenges faced by Indonesian migrant workers in the context of competing regulatory interests and the evolving roles of the state, workers, and employers.

Keywords: Indonesian migrant workers; regulatory politics; employers; the state.

 Abstrak

 Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pergeseran rezim produksi dalam proses kerja buruh migran Indonesia akibat perubahan regulasi dari UU PPMI tahun 2017 ke UU Cipta Kerja (2020-2023). Penelitian ini mengangkat permasalahan struktural yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia dan relasi antara buruh, negara, dan pengusaha yang berkaitan dalam persoalan struktural tersebut. Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi literatur kami memetakan permasalahan struktural yang dialami buruh migran Indonesia, pergeseran paradigma produksi, respon organisasi-organisasi buruh, dan kekuatan struktural kelompok bisnis. Hasil penelitian ini menemukan adanya persoalan struktural yang begitu kompleks dihadapi oleh buruh migran Indonesia di tengah pergeseran paradigma produksi dari berbasis perlindungan oleh birokrasi dan negara pada UU PPMI tahun 2017 menjadi berbasis pada kepentingan pasar dan debirokratisasi perusahaan jasa penempatan buruh migran yang tercermin dalam UU Cipta Kerja. Penelitian ini juga menguraikan praktik kekuatan struktural serta instrumental kelompok asoasi bisnis (P3MI) dalam pergeseran paradigma regulasi, dengan perlawanan oleh kelompok buruh yang menolak paradigma regulasi berbasis pasar yang ada dalam UU Cipta Kerja. Kesimpulannya, secara faktual dari kekuatan buruh, negara, dan pengusaha telah saling mempraktikkan kekuasaannya dan kepentingannya satu sama lain yang berdampak pada paradigma regulasi proses kerja buruh migran Indonesia antara UU PPMI tahun 2017 dan UU Cipta Kerja. Penelitian ini berimplikasi terhadap penjelasan persoalan struktural yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia dalam kaitannya dengan tarik-menarik kepentingan regulasi serta reduksi-amplifikasi peran antara negara, buruh, dan pengusaha.

Kata kunci: buruh migran Indonesia; politik regulasi; pengusaha; negara.