SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR
Downloads
Stunting merupakan salah satu masalah pembangunan kesehatan di Indonesia. Survei Status Gizi Indonesia (2021) mencatat, prevalensi stunting di Kabupaten Nganjuk mencapai 25,3%. Penanganan stunting harus melibatkan komitmen bersama dan peran lintas sektor. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran sosial lintas sektoral dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan konsep collaborative governance Ansell & Gash sebagai pisau bedah analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara model focus group discussion kepada aparat desa, bidan dan penyuluh KB. Penelitian ini mengungkapkan bahwa peran sosial antar aktor dalam konteks tata kelola kolaboratif cukup efektif dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Nganjuk. Pemerintah desa berperan dalam merumuskan kebijakan penganggaran melalui alokasi dana desa untuk mendukung program tersebut. Bidan dan penyuluh KB bekerja sama merumuskan program yang efektif untuk disampaikan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pendampingan terhadap keluarga stunting dan berisiko stunting terus dilakukan melalui peran serta aktif bidan dan Tim Pendamping Keluarga. Kendala yang dialami pelaku sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting adalah konstruksi pengetahuan dan perilaku orangtua tentang pola asuh anak yang masih lemah. Oleh karena itu, dalam memperkuat implementasi tata kelola kolaboratif dalam percepatan pengurangan stunting, diperlukan persamaan persepsi dan motivasi bersama yang kuat diantara para aktor sosial yang terlibat. Selanjutnya capacity for joint action, dimana setiap aktor terlibat dalam kegiatan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas diri dan inklusivitas peran untuk mencapai tujuan bersama.
Ansell, C. (2012). Collaborative Governance. In The Oxford Handbook of Governance (Issue June 2018). https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0035.
Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.
Beal, Ty, et.al. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. Maternal & Child Nutrion Journal, 14, 1-10. https://doi.org/10.1111/mcn.12617
Dewey, K.G. & Begum, K. (20). Long-term consequences of stunting in early life. Maternal & Child Nutrion Journal, 7 (Suppl 3), 5-18. https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00349.x.
Emerson, K., & Gerlak, A.K. (2014). Adaptation in Collaborative Governance Regimes. Environmental Management, 54(4), 768–781. https://doi.org/10.1007/s00267-014-0334-7.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011.
Nelson, D.R., Adger, W.N., & Brown, K. (2017). Adaptation to environmental change: contributions of a resilience framework. Annual Review of Environment and Resources, 32, 395–419. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.32.051807.090348.
Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
- MEDIA GIZI INDONESIA Journal is the copyright owner of all materials published on this website.
- The formal legal provisions for access to digital articles of this electronic journal are subject to the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license (CC BY-NC-SA 4.0), which means that MEDIA GIZI INDONESIA Journal and readers reserve the right to save, transmit media / format, manage in database, maintain, and publish articles as long as it continues to include the name of the Author.
- Printed and published print and electronic manuscripts are open access for educational, research and library purposes. In addition to these objectives, the editorial board shall not be liable for violations of copyright law.
2.png)
