Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Downloads
Abstract
The people are the most important element in a democratic country. Every policy formation, the government must involve the people. The process of involving the people in policy formation is called public participation. Participation can be done directly, or through representative institutions. Many laws and regulations in Indonesia regulate the process of public participation. However, there is no uniformity in laws and regulations regarding nomenclature and procedures. In its implementation, many policy formations have missed public participation. On the other hand, many people do not have the capacity to get the right to participate. Public participation can be strengthened by: harmonizing laws and regulations, establishing guidebooks, and arranging sanctions or legal consequences if participation is not implemented. Even though it is a dilemma, public participation must still be carried out.
Keywords: Public Participation; laws and regulation; Public Participation Process.
Abstrak
Rakyat merupakan unsur terpenting dalam negara demokrasi. Setiap pembentukan kebijakan, pemerintah wajib melibatkan rakyat. Proses terlibatnya rakyat dalam pembentukan kebijakan disebut partisipasi masyarakat. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah banyak yang mengatur mengenai proses partisipasi masyarakat. Namun, tidak ada keseragaman pada peraturan perundang-undangan mengenai nomenklatur dan prosedurnya. Dalam pelaksanaannya banyak pembentukan kebijakan yang melewatkan partisipasi masyarakat. Di lain sisi, banyak masyarakat yang tidak memiliki kapasitas untuk mendapatkan hak partisipasi tersebut. Partisipasi masyarakat dapat diperkuat dengan cara: melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembentukan buku panduan, serta pengaturan sanksi atau akibat hukum apabila partisipasi tidak dijalankan. Sekalipun sebuah dilema, partisipasi masyarakat tetap harus terlaksana.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Peraturan Perundang-Undangan; Proses Partisipasi Masyarakat.
Buku
Ann Seidman dan Robert B. Seidman, ‘Between Policy and Implementation: legislative Drafting for Development', dalam Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki (ed), Drafting Legislation, A Modern Approach (Ashgate 2008).
Bruce L. Smith, BLSmith Groupwork Inc, Public Policy and Public Participation Engaging Citizens and Community in the Development of Public Policy (Prepared for Population and Public Health Branch Atlantic Regional Office Health Canada 2003).
John Cohen and Norman Uphoff, Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificit, (World Development 1980).
OECD, drafted by Marc Gramberger, OECD Handbook On Information, Citizens as Partners, Consultation And Public Participation In Policy-Making (OECD 2001).
OECD, Government at Glance (OECD 2017).
Ulrich Karpen, ‘Improving Democratic Development by Better Regulation', dalam Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki (ed), Drafting Legislation, A Modern Approach (Ashgate 2008).
Victorian Auditor-General's Office, Public In Government Decision-Making: Better Pratice Guide (Victorian Auditor-General's Office 2015).
Jurnal
Christiany Juditha, ‘Akses Pencarian Dan Penyebaran Informasi Tentang Pemerintah Bidang Komunikasi Dan Informatika Oleh Masyarakat Di Sulawesi Selatan' 21 Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik.
Herlambang P. Wiratraman, ‘Dinamika Otonomi Daerah dalam Pengembangan Model Partisipasi Publik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan' (2010) 25 Yuridika.
Joko Riskiyono, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan' (2015) 6 Aspirasi.
Noha Ibrahim Abdelgabar, ‘International Law and Constitution Making Process: The Right to Public Participation in the Constitution Making Process in Post Referendum Sudan', 2013, 46 Verfassung und Recht in íœbersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America.
Laman
Herlambang P. Wiratraman, ‘Legisprudence dan Pendekatan Sosio-Legal dalam Pembentukan Hukum: Konteks Indonesia' (herlambangperdana.wordpress.com, 2008) <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-2012-legisprudence-dan-pendekatan-sosio-legal-dalam-pembentukan-hukum.pdf>.
Herlambang P. Wiratraman, ‘Urgensi dan Strategi Melibatkan Partisipasi Publik dalam Reformasi Regulasi', (herlambangperdana.wordpress.com, 2018) <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2018/12/urgensi-dan-strategi-reformasi-regulasi-herlambang-2018-copy.pdf>.
KAI, ‘5 Alasan Kamu Perlu Paham Hukum Meski Bukan Bidang Studimu', <https://www.kai.or.id/berita/12787/5-alasan-kamu-perlu-paham-hukum-meski-bukan-bidang-studimu.html>.
<https://socialinnovationexchange.org/insights/snakes-and-ladders-participation>.
OECD, ‘OECD Open Government Review Indonesia Highlights', (oecd.org, 2016), <https://www.oecd.org/gov/open-gov-review-indonesia.pdf>.
Rofiq Hidayat, ‘UU KPK Revisi Bisa Jadi Objek Uji Formil di MK' (hukumonline.com, 2019) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d81f78c20227/uu-kpk-revisi-bisa-jadi-objek-uji-formil-di-mk/>.
Laporan Akhir
Ekawestri Prajwalita Widiati, dkk, ‘Merancang Mekanisme Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Tingkat Daerah', Laporan Akhir Penelitian Rkat (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2016).
Skripsi
Maharanie, ‘Kedaulatan Rakyat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik (Studi Kasus: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia)', Skripsi, (Univeristas Indonesia 2008).
Copyright (c) 2022 Maria One Oktavia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
